Bawaslu RI hari ini mengecek jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Jambi. Salah satu wilayah yang menggelar PSU yaitu Kota Sungai Penuh, Jambi.
Pantauan detikcom di lokasi, rombongan Bawaslu yang dipimpin oleh Komisioner Bawaslu Ratna Dewi memulai pemantauan sejak pukul 10.40 WIB. Tujuan pertama ialah TPS 001 Desa Dujung Sakti di Kota Sungai Penuh, Jambi.
Sejak pagi, TPS ini sudah ramai disambangi warga. Puluhan aparat TNI, Polri hingga Satpol PP berjaga di sekitar TPS.
Setelah mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya, petugas KPPS mencocokkan KTP elektonik milik calon pemilih dengan form C.pemberitahuan ulang-kwk. Hal ini dilakukan supaya pengawas dapat memastikan pemilih hadir sesuai dengan surat suara yang digunakan.
![]() |
Setelah itu, pemilih langsung diberikan surat suara dan memasuki bilik. Jika sudah selesai mencoblos, petugas meneteskan tinta di jari pemilih.
Secara akumulatif, jumlah pemilih di TPS 001 ini sebanyak 365 orang atau 158 KK. Rinciannya, pemilih laki-laki sejumlah 179 orang dan perempuan 187 orang.
Sejauh ini, suasana PSU Pilgub Jambi berjalan kondusif. Pemilih memasuki TPS dengan tertib dan tidak berkerumun.
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Jambi di sejumlah TPS dari 5 kabupaten/kota. Putusan itu diketok atas gugatan ibu tiri eks Gubernur Jambi Zumi Zola, Siti Munawaroh.
Di PSU nanti ada 3 paslon yang akan dipilih oleh masyarakat. Paslon itu terdiri dari nomor urut 01 Cek Endra dan Ratu Munawaroh yang merupakan ibu tiri Zola, lalu nomor urut 02 Fahrori-Syafril Nursal dan paslon 03 Al Haris dan Abdullah Sani. Ketiga paslon akan memperebutkan suara dengan total DPT 29.278 suara.
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi sebelumnya mengatakan permasalahan utama dalam gelaran Pilgub sebelumnya berkaitan dengan daftar pemilih. Hal ini, sebutnya, menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan rekapitulasi suara di 88 TPS.
![]() |
Ratna menyadari jumlah suara di 88 TPS se-Provinsi Jambi mempengaruhi jumlah suara secara signifikan. Untuk itu, dia ingin memastikan agar masing-masing calon pemilih tak dipengaruhi pihak manapun.
"Kita harus pastikan pemilih itu menggunakan hak pilih sesuai apa yang dikehendaki, tidak ada politik uang, tidak ada pengarahan, tidak ada intimidasi, tidak ada mobilisasi," kata Ratna, Rabu (26/5/2021).
(imk/imk)