.webp)
Jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berganti pejabat pagi tadi. Letjen TNI Doni Monardo resmi melepas jabatan tersebut, dan Letjen Ganip Warsito yang dipilih menggantikan Doni oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Benar," ujar Tenaga Ahli BNPB Egy Massadiah kepada wartawan saat dikonfirmasi perihal pergantian Kepala BNPB, Selasa (25/5/2021) pagi.
Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 10.30 WIB di Istana Negara, Jakarta Pusat (Jakpus). Saat pelantikan berlangsung, turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelantikan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Prosesi pelantikan diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya serta pembacaan keputusan presiden.
Setelah itu, rohaniwan mendampingi Letjen Ganip Warsito saat pembacaan sumpah jabatan. Sumpah jabatan dipandu oleh Jokowi.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada nusa dan bangsa. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Ganip Warsito dipandu Jokowi.
Setelah dilantik, Letjen Ganip Warsito mendapat ucapan selamat dari Jokowi. Disusul kemudian oleh tamu hadirin.
Doni melaksanakan upacara serah-terima jabatan (sertijab) kepada Ganip di Aula Soetopo pada pukul 14.00 WIB tadi. sertijab digelar secara tertutup untuk mencegah terjadinya kerumunan.
Ternyata dua dekade lalu hal yang sama dialami Doni Monardo dan Ganip. Keduanya saat itu masih berpangkat perwira menengah (pamen TNI).
Ganip yang berpangkat Mayor Infanteri menggantikan Doni yang berpangkat Letnan Kolonel Infanteri dalam jabatan Komandan Batalion 741/Satya Bhakti Wirottama, Singaraja, Bali. Hal itu diungkap Tenaga Ahli BNPB Egy Massadiah.
"Peristiwa berulang. Pada tahun 1999-2001, Letkol Inf Doni Monardo menjabat Komandan Batalion 741/Satya Bhakti Wirottama, Singaraja, Bali. Tongkat komando batalion yang ada di Pulau Bali ini dilanjutkan oleh Mayor Inf Ganip Warsito," terang Egy sambil menyertakan foto Doni dan Ganip 20 tahub silam.
"Hari ini tanggal 25 Mei 2021 Letjen TNI Ganip Warsito melanjutkan tongkat komando di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," imbuh dia.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sepak terjang Doni Monardo selama Menjabat Kepala BNPB
Doni Monardo dilantik sebagai Kepala BNPB pada 9 Januari 2019. Doni dilantik langsung oleh Presiden Jokowi.
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilantik dengan Surat Keputusan Presiden No 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Doni Monardo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985. Lulus Akmil, dia langsung ditempatkan di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus pada 1986 hingga 1998. Doni kemudian Doni ditarik ke Paspampres pada 2001 hingga 2004.
Pada 2006, Doni Monardo dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Empat tahun setelahnya, suami Santi Ariviani ini dipromosikan menjadi Dan Grup A Paspampres hingga 2010.
Doni kemudian diberi kepercayaan menjadi Danrem 061 Surya Kencana Bogor. Hanya beberapa bulan menjadi Danrem di Bogor, Doni dipercaya menjadi Wadanjen Kopassus. Bulan April 2012 Doni mengikuti pendidikan PPSA XVIII di Lemhannas. Hanya empat bulan di Lemhannas, Doni dipromosikan menjadi Danpaspampres. Hingga pada 2019 dilantik jadi Kepala BNPB.
Jadi Kepala Satgas COVID-19
Doni Monardo ditunjuk sebagai Kepala Satgas COVID-19 pada 13 Maret 2020. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020.
Pasal 3 Keppres Nomor 7 Tahun 2020 itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki lima tujuan yaitu, pertama, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Kedua, mempercepat penanganan virus Corona melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Ketiga, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional.
Kelima, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
Edaran Status Bencana Nasional Corona
Selama menghadapi masa pandemi COVID-19, Doni Monardo melakukan sejumlah langkah. Pada Mei 2020, Doni meneken Surat bernomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Surat tersebut menjelaskan status bencana nasional wabah virus Corona belum berakhir. Status bencana nasional akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Aturan Masa Berlaku Surat Keterangan Uji Tes PCR
Pada Juni 2020, Doni juga menandatangani Surat Edaran No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.
Dalam poin F Surat Edaran No 9 mengenai kriteria dan persyaratan, tertulis bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum baik melalui darat, udara, laut, hingga kereta api, wajib membawa hasil tes PCR atau rapid test yang berlaku selama 14 hari.
Di Surat Edaran Nomor 7 sebelumnya, masa berlaku tes PCR dan rapid test berbeda, masing-masing PCR 7 hari dan rapid test 3 hari pada saat keberangkatan.
Tepis COVID-19 Konspirasi
Doni Monardo menegaskan COVID-19 nyata adanya. Doni menekankan anggapan Corona itu merupakan konspirasi tidak benar adanya. Sebab, angka kematian akibat COVID-19 tinggi.
Doni juga menegaskan kalau COVID-19 bukanlah rekayasa. Dia mengingatkan, virus Corona bagai malaikat pencabut nyawa bagi kalangan rentan.
"Jadi ini nyata, ini fakta. Oleh karenanya, semua pihak harus betul-betul memahami ini," ujarnya, Senin (13/7/2020).
Minta Kepala Daerah Tegas Larang Kerumunan
Doni Monardo mengingatkan semua gubernur, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia untuk melarang kegiatan pengumpulan massa yang berpotensi mengabaikan protokol kesehatan. Doni bahkan berjanji akan menelepon satu per satu gubernur, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia untuk mengingatkan agar benar-benar menjalankan larangan kerumunan massa.
Menurutnya, percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran COVID-19 akan terus terjadi. Menghindari kerumunan menjadi salah satu langkah nyata untuk memutus penyebaran tersebut.
"Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Doni.
Sempat Positif COVID-19
Doni Monardo dan salah satu stafnya sempat terpapar virus Corona awal tahun 2021. Doni beserta staf BNPB disebut sempat melakukan perjalanan ke Mamuju, Sulbar, dan Kalimantan Selatan.
"Dari hasil tes PCR tadi malam, mendapatkan hasil positif COVID-19 dengan CT value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apa pun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8 kilometer," tutur Doni dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/1/2021).
Doni Monardo dan salah satu stafnya dikabarkan tertular Corona pada Jumat (22/1). Seusai perjalanan, Doni beserta seluruh stafnya sempat dites swab, hasilnya Doni dan salah satu stafnya terkonfirmasi positif Corona.
Februari 2021, Doni Monardo sembuh dari COVID-19 usai menjalani isolasi mandiri selama 20 hari.
Penanganan Bencana
Doni Monardo mengungkapkan, dalam setahun ini belakangan Indonesia telah dilanda 3.253 bencana. Ada 9 bencana terjadi di Indonesia setiap hari.
Doni menegaskan, selama ini pemerintah tidak pernah tinggal diam. BNPB dan instansi lainnya, kata dia, telah melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan bencana yang disampaikan pada Februari 2020.
"Bapak Presiden yang kami muliakan, arahan dari Bapak Presiden tersebut sudah sedang dan terus kami laksanakan. Melalui pendekatan kolaborasi pentahelix pemerintah bersama dengan akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan media terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Literasi kebencanaan sejak dini senantiasa kita perkuat dalam setiap kesempatan di tingkat tapak. Kemudian pada pemerintah dan juga pemerintah daerah," tutur Doni, Rabu (3/3/2021).
Profil Ganip Warsito, Kepala BNPB Baru
Letjen Ganip Warsito menjalani karir panjang di TNI. Sebelum menjadi kepala BNPB, dia menjabat Kasum TNI sejak 26 Januari 2021.
Sebelum menjadi Kasum TNI, Ganip Warsito menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III. Markas Kogabwilhan III berada di Biak, Papua, dengan wilayah meliputi Pulau Maluku dan Pulau Papua.
Saat berpangkat sebagai mayor jenderal, Ganip Warsito pernah menjabat Pangdam XII/Merdeka pada 2016-2018. Kemudian Jadi Asops Panglima TNI pada 2019.
Diketahui Ganip Warsito beberapa kali terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti saat menjabat Kasum TNI, dia turut serta melepas tenaga kesehatan Polri yang bertindak sebagai vaksinator dan tracer.
