Mahkamah Syariah Aceh Vonis Bebas Pemerkosa, Komnas Perempuan Dorong Kasasi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 17:35 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh memberi vonis bebas kepada pria yang didakwa memerkosa keponakan perempuannya. Komnas Perempuan sangat menyayangkan putusan ini dan mendorong jaksa penuntut umum melanjutkan ke tingkat kasasi.

"Kami sangat menyayangkan Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh yang telah memvonis memvonis bebas DP (35), yang didakwa memperkosa keponakannya dengan pertimbangan jaksa penuntut umum (JPU) tidak mampu membuktikan dakwaannya. Hal ini menunjukkan rumitnya penanganan kasus kekerasan seksual di Aceh, baik dari sisi peraturan, penanganan korban dan budaya reviktimisasi terhadap korban," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).

Dia lantas memaparkan pangkal persoalan kasus ini dari sisi penanganan kasus kekerasan seksual di Aceh. Karakteristik kasus seperti ini berbeda dengan kasus lain.

"Memasukkan perkosaan dan pencabulan/pelecehan seksual ke dalam Qanun Jinayat, menjadi pangkal persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Aceh. Karakteristik dari kedua tindak pidana ini berbeda dari 8 tindak pidana lainnya yang diatur di dalam qanun tersebut, yaitu khamar/alkohol, maisir/judi, khalwat/berduaan, ikhtilath/bermesraan, zina, liwath dan musahaqah," ungkapnya.

"Pada tindak pidana perkosaan dan tindak pidana pencabulan apalagi terhadap anak terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang yang menyebabkan salah satu pihak menjadi pelaku dan pihak lainnya menjadi korban, terutama perempuan dan anak. Kondisi ini disampaikan sebagai 'tanpa kerelaan korban', berbeda dari 8 tindak lainnya yang didefinisikan memuat unsur 'kerelaan kedua belah pihak'," sambungnya.

Dia mengatakan Komnas Perempuan telah memperingatkan terkait hal ini. Menurutnya, perempuan dan anak dirugikan dalam kasus seperti ini.

"Komnas Perempuan pada tahun 2014 telah memperingatkan bahwa mencampuradukkan dua karakteristik berbeda dari pidana yang hendak diatur berkonsekuensi menghadirkan zona buta (blind spot) dalam hal pelaksanaan tanggung jawab negara pada pemenuhan hak korban, yang akan sangat merugikan perempuan dan anak. Pengaturan ini secara langsung mengabaikan kerentanan korban dalam mengakses proses peradilan," ungkapnya.

Komnas Perempuan pun mendukung penuh langkah JPU untuk melakukan kasasi. Dia berharap ada koreksi atas kasus ini.

"Dalam kasus ini adalah penerapan UU Perlindungan Anak dan Hakim melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Karenanya, Komnas Perempuan mendukung penuh JPU untuk melakukan upaya hukum kasasi, agar ada koreksi terhadap penerapan hukum tindak pidana perkosaan di Aceh, dan memenuhi hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan korban," tuturnya.