Pemprov DKI Jawab Tuduhan Alvin Wijaya Diberhentikan Terkait Mafia Jabatan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 06:53 WIB
Suasana terkini Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (1/12). Kantor Gubernur DKI Jakarta terpaksa harus tutup pasca Anies Baswedan positif dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil tes usap yang dilakukan Senin (30/11).  Sementara itu gedung utama Balai Kota yang terpisah dari kantor Gubernur Anies Baswedan tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul menduga pengunduran diri Alvin Wijaya dari anggota TGUPP berkaitan dengan mafia jabatan. Pemprov DKI Jakarta buka suara.

"Kemarin sudah dijelaskan oleh Wakil Kepala Bappeda bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri terhitung sejak 1 April 2021," ujar Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, saat dihubungi, Selasa (25/5/2021).

Sigit menunjukkan surat Pengumuman Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tanun 2021 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Surat itu diteken oleh Sekda DKI Jakarta Marullah Matali pada 14 April 2021.

"Mohon lihat tanggal pengumuman Sekda dimaksud," ujar Sigit. Dari surat yang dimaksud Sigit, lelang jabatan terjadi setelah Alvin mengundurkan diri dari TGUPP.

Soal pemunduran diri Alvin dibahas dalam rapat antara Komisi A DPRD DKI bersama dengan Pemprov DKI. Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono menanyakan soal kabar anggota TGUPP berinisial AW mengundurkan diri.

"Terkait TGUPP yang berinisial AW bergabung sejak 29 Maret 2018. Beliau masuk dalam bidang respons strategis. Diberhentikan per 1 April 2021 melalui SE Gubernur 6 132 tahun 2021 di posisi yang sama yaitu respons strategis," ujar Wakil Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawandalam rapat di DPRD DKI, Senin (24/5).

Tri Indrawan menegaskan anggota TGUPP tak perlu memberitahu alasan pengunduran dirinya. Mengapa begitu?

"Kan sudah saya sampaikan. Di peraturannya kan ada 4 item yang diberhentikan, satu sakit, meninggal dunia, tersangka atau terpidana dan terakhir mengundurkan diri," jawab Tri Senin (24/5).

Simak juga video 'KPK: Praktik Jual Beli Jabatan Kita Sikat!':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2