Ketua KPK Pastikan Tak Pernah Minta BAP Perkara Tanjungbalai

Tim detikcom - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 17:11 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri usai menjalani sidang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, di gedung C1 KPK Kuningan Jakarta, Selasa (25/8/2020) . Persidangan yang berlangsung tertutup tersebut memeriksa Firli atas dugaan  pelanggaran etik terkait aktivitas penggunaan fasilitas berupa helikopter mewah atas laporan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).
Filri Bahuri (masker putih)/Foto: Ari Saputra-detikcom
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan dirinya tak pernah meminta berita acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Syahrial. Dia merasa difitnah.

"Saya tidak pernah meminta BAP perkara Tanjungbalai," kata Firli kepada detikcom, Senin (24/5/2021).

Dia heran mengapa dirinya difitnah. Firli mengatakan dirinya masih banyak pekerjaan lain dan tak mungkin mengurusi BAP suatu perkara.

"Ini lagi-lagi fitnah. Fitnah apa lagi yang mau disampaikan. Masih sangat banyak pekerjaan yang saya kerjaan. Masa iya, Ketua KPK ngurusin BAP," ucapnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri dikabarkan meminta berita acara pemeriksaan atau BAP Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Hal itu disebut dilakukan karena ada berkaitan dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Kabar tersebut segera diklarifikasi KPK. Menurut KPK, kabar tersebut tidak benar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan awalnya pada 5 Mei 2021 pimpinan KPK mengadakan rapat. Lantas, lanjut Ali, pimpinan KPK meminta berita acara hasil kesimpulan ekspose pimpinan KPK sebelumnya untuk memperkuat penjelasan bahwa ekspose mengenai perkara M Syahrial itu sudah pernah digelar oleh pimpinan pada periode lalu.

"Berita acara hasil ekspose ini diminta oleh semua Pimpinan dan tidak hanya atas permintaan Ketua KPK. Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," ucap Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

Menurut Ali, ada kesalahpahaman karena urusan komunikasi. Ali mengatakan Sekretaris Ketua KPK meminta berita acara ekspose itu ke kasatgas penyidikan yang diteruskan ke Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto. Dia menegaskan Firli tak meminta BAP.

"Adanya kekeliruan pemahaman antara sekretaris Ketua KPK saat meminta berita acara ekspose kepada kasatgas penyidikan yang menangani perkara dimaksud, yang kemudian kasatgas mengirimkan email kepada Direktur Penyidikan yang berisi BAP Perkara. Oleh karena yang diminta berita acara ekspose, maka e-mail tersebut diabaikan," ucap Ali.

Sebagai informasi, urusan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dengan perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini bermula dari tudingan adanya komunikasi antara keduanya. Hal itu diembuskan Boyamin Saiman sebagai Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Dia menyebut saat itu Syahrial beberapa kali menghubungi Lili. Sebab, Syahrial mengetahui adanya penyelidikan KPK terhadap suatu perkara di wilayah yang dipimpinnya itu.

"Saya mendengarnya begitu bahwa Wali Kota Tanjungbalai berusaha menjalin komunikasi dengan Bu Lili tapi apakah kemudian Bu Lili menanggapi atau menindaklanjuti seperti apa, saya belum ada informasi," ucap Boyamin kepada wartawan, Senin (26/4).

M Syahrial sendiri dijerat sebagai tersangka karena diduga memberikan suap ke salah seorang penyidik KPK dari Polri atas nama Stepanus Robin Pattuju. Suap diberikan agar kasus yang diselidiki KPK terhadap Syahrial tidak diusut hingga ke penyidikan.

Di sisi, Lili telah memberikan penjelasan soal tudingan dari Boyamin. Lili menepis telah membantu Syahrial.

"Dapat kami sampaikan bahwa saya tegas mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS (M Syahrial) terkait penanganan perkara yang bersangkutan," ucap Lili dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).

"Apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," imbuhnya.

Lihat juga Video: Podcast d'Investigator: Racun Suap dari Tubuh KPK

[Gambas:Video 20detik]



(haf/fjp)