Sidang Gugatan Minta Jokowi Mundur Ditunda 7 Juni

Zunita Putri - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 14:21 WIB
Sidang gugatan minta Jokowi mundur sebagai Presiden RI (Zunita Putri/detikcom)
Foto: Sidang gugatan minta Jokowi mundur sebagai Presiden RI (Zunita Putri/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur sebagai Presiden RI. Sidang ditunda lantaran berkas tergugat yakni perwakilan Jokowi masih belum lengkap.

"Sidang ditunda tanggal 7 Juni 2021 masih memeriksa legal standing kedua penggugat," ujar hakim ketua Bambang Nurcahyono menutup sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (24/5/2021).

Sidang ditunda karena pihak penggugat yakni Jokowi belum menunjukkan berkas asli surat kuasa dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwasanya mereka mewakili Jokowi. Selain itu, pihak TPUA yakni Damai Hari Lubis juga belum bisa menunjukkan surat kuasa asli.

Jokowi Diminta Hadir Langsung

Pengacara TPUA, Eggi Sudjana meminta Presiden Jokowi hadir langsung sebagai tergugat. Eggi meminta Jokowi datang tanpa perwakilan.

"Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai Presiden karena jargon yang sering dia ucapkan kerja kerja kerja tapi untuk digugat dia tidak siap kerja, tidak ada, tidak berani gentle, kalau dia gentle sebagai presiden digugat rakyat dia datang sendiri bukan ngutus-ngutus orang, ngutus orang pun tidak ada legalitasnya, tidak ada surat kuasa, tidak ada surat tugas," kata Eggi usai sidang.

Eggi juga mengatakan jika perwakilan Jokowi tidak bisa menunjukkan surat kuasa asli pada sidang mendatang maka gugatan mereka akan menang. Diketahui, dalam petitumnya mereka meminta Jokowi mundur dari Presiden RI.

"Kedua, jika Jokowi tanda tangan basahnya itu tidak memberi surat kuasa dan tugas maka hak hukum dia nggak ada, otomatis gugatan kita dinyatakan verstek kita dinyatakan unggul, menang, dan Jokowi harus menjalankan putusannya yaitu mengundurkan diri, itu tuntutan kita," ucapnya.

"Minggu depan warning buat Jokowi yang terhormat Presiden kita semua, Anda digugat oleh klien kami sebagai principalnya itu dia menyatakan kekecewaannya maka diharapkan minggu depan datang dong, gentle dong, masa ke NTT dia datang minta 3 periode segala macam itu hak dia lah, tapi ke sini kenapa nggak datang," tambahnya.

Sebelum-sebelumnya, sidang gugatan minta Jokowi mundur mengalami penundaan beberapa kali. Terakhir pada 10 Mei, sidang juga ditunda karena berkas belum lengkap.

Isi Gugatan

Diketahui, TPUA melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (30/4). Dalam situs PN Jakpus, gugatan itu terdaftar dengan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dengan Penggugat Muhidin Jalih dan tergugat Presiden Jokowi.

Dalam petitumnya, TPUA meminta Jokowi untuk mengundurkan diri. Mereka juga meminta pengadilan menghukum Jokowi membuat pernyataan tertulis. Berikut petitium Penggugat:

1. Menuntut TERGUGAT untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku presiden-RI.
2. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif ini.
3. Mengabulkan seluruh gugatan ini.
4. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.

Selain menggugat Jokowi, TPUA juga melayangkan gugatan terhadap DPR RI. Mereka menggugat DPR agar mau menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan tercela. Berikut petitumnya:

1. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif ini.
2. Mengabulkan seluruh gugatan ini.
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif, yaitu Perbuatan Tercela atau Perbuatan Tidak Patut atau pembiaran terhadap perilaku presiden yang tercela atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan: Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta sebuah keterangan.

(isa/dhn)