KPK Bantah OTT Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Buntut Polemik TWK

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 22 Mei 2021 21:50 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkap pelimpahan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk ke Bareskrim buntut dari polemik penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Juru bicara KPK Ali Fikri membantah pernyataan tersebut.

Kaitan pelimpahan OTT Bupati Nganjuk dengan polemik TWK 75 pegawai KPK disampaikan Giri saat diskusi daring di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Jumat (21/5). Awalnya Giri menyinggung terkait polemik 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

"7 Mei 2021, pimpinan KPK keluarkan SK 652 (soal) 75 pegawai tidak memenuhi syarat dan di-nonjob-kan, kenapa di-nonjob-kan? Ini surat keputusan yang saya punya. SK 653 tentang hasil asesmen TWK yang heboh itu, diktum yang nomor 2 mengagetkan kita semua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut," kata Giri dalam channel YouTube Mardani Ali Sera tersebut.

Giri lantas menyinggung OTT Bupati Nganjuk terjadi pada 9 Mei 2021. Dia menjelaskan salah satu kasatgas yang melakukan OTT Bupati Nganjuk saat itu belum mengetahui SK tersebut.

"Tanggalnya 7 Mei, padahal salah satu kasatgas yang OTT Bupati Nganjuk itu melakukan OTT di tanggal 9 Mei hari Minggu. Bayangkan, sudah ada SK yang disuruh melepaskan tugas dan tanggung jawab, dia lakukan OTT karena belum tahu," ungkap Giri.

Kemudian, Giri menyebut pada tanggal 11 Mei, SK tersebut pun diedarkan ke para pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Sehingga saat itu, menurutnya, akhirnya OTT Bupati Nganjuk diserahkan kepada Bareskrim lantaran salah satu kasatgas termasuk dalam 75 pegawai yang tidak lulus TWK dan harus menyerahkan tanggung jawab.

"Maka yang terjadi adalah kemudian OTT Nganjuk pindah ke Bareskrim kan penanganannya, itu dampak yang immediate dari proses pe-nonjob-an 75 pegawai tadi," ujarnya.

Pernyataan Giri lantas disanggah oleh Ali Fikri. Dia menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangkutpautkan OTT Bupati Nganjuk dengan polemik TWK.

"Kami menyayangkan ada pihak-pihak yang sengaja membangun opini keliru bahwa kasus Nganjuk dilanjutkan Bareskrim karena adanya polemik TWK ini," tutur Ali.

Ali menegaskan kasus Bupati Nganjuk sudah terjadi sejak April 2021. Saat itu, kata dia, disepakati bersama antara KPK dan Bareskrim bahwa penanganan kasus dilakukan Dirtipikor Bareskrim Polri.

"Karena laporan pengaduan awal, baik yang masuk ke KPK maupun Bareskrim, adalah terkait dugaan korupsi yang melibatkan perangkat desa dan camat di wilayah Nganjuk. Setelah berhasil ditangkapnya empat camat oleh tim gabungan yang terdiri atas 11 penyelidik Bareskrim dengan dibantu tiga orang penyelidik dari KPK, diperoleh fakta bahwa ada dugaan keterlibatan kepala daerah yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Ali beralasan, atas dasar efektivitas, akhirnya disepakati Bareskrim Polri yang melanjutkan persoalan korupsi Bupati Nganjuk yang kemudian disupervisi oleh KPK. Dia pun membantah adanya hubungan polemik TWK dengan pengambilalihan kasus tersebut oleh Bareskrim Polri.

"Tentu menindaklanjuti kesepakatan, maka untuk efektivitas penanganan perkara tetap dilanjutkan Bareskrim Polri dengan supervisi KPK sesuai kewenangannya. KPK berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang sengaja mengaitkan penanganan perkara dengan polemik TWK tersebut," imbuhnya.

(maa/idh)