Tawarkan Jasa Pengawalan, Pria Ngaku Anggota BIN sekaligus Polisi Diciduk

Yogi Ernes - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 21:07 WIB
Polisi gadungan ditangkap di Kuningan, Jaksel
Foto: Polisi gadungan ditangkap di Kuningan, Jaksel (Dok.Polres Jaksel)
Jakarta -

Seorang pria inisial RR (28) mengaku-aku sebagai polisi sekaligus anggota Badan Intelijen Negara (BIN) ditangkap Polres Jaksel. Dengan identitas palsu itu, pelaku menawarkan jasa pengawalan ke perorangan hingga perusahaan.

"Pelaku mengaku sebagai anggota Polri dan dia juga mengaku anggota BIN. Dia manfaatkan status yang dia karang-karang itu untuk mencari hasil dengan mengawal orang," kata Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).

Bermodalkan seragam dan ID card palsu, tersangka RR menawarkan jasa pengawalan kepada perorangan hingga perusahaan-perusahaan.

"Ketika ada orang butuhkan pengawalan untuk ambil uang mungkin berapa miliar, butuh pengawalan personel kepolisian, dia sanggup tawarkan bantuan untuk pengawalan," sambungnya.

Beli seragam polisi di pasar

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Jimmy Christian Samma menambahkan, saat pihaknya mengamankan senjata airsoft gun, atribut polisi hingga ID card dari tersangka.

Barang bukti tersebut didapatkan pelaku dengan membeli secara online maupun langsung ke pasar. Berbekal barang bukti itu pelaku melancarkan aksinya.

"Dia beli atau cari emblem atau senjata ini untuk meyakinkan orang bahwa dia anggota baik polisi maupun emblem yang digunakan seperti ID BIN. Ini ada ID Bareskrim, ID intelijen. Ini sebagai bagian meyakinkan orang-orang bahwa yang bersangkutan bisa urus banyak hal," ujar Jimmy.

Dari aksinya ini, pelaku RR berhasil menipu seorang pengusaha. Pelaku berhasil mengambil uang Rp 5 juta dari korban dengan iming-iming pengawalan fiktif.

"Uang itu sejumlah Rp 5 juta dibelikan senjata dari hasil kejahatan tersangka," katanya.

Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Dia dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

(ygs/mea)