Zulhas soal Banyak WNA Diizinkan Masuk ke RI: Bisa Rugikan Pak Jokowi

Karin Nur Secha - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 18:00 WIB
Ketum PAN Zulkifli Hasan tinggalkan gedung usai diperiksa KPK. Ia mengaku diperiksa berkaitan dengan pemintaan kebun dari PT Palma Satu.
Zulkifli Hasan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai pemerintah kurang tanggap dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Ini dikarenakan aturan perintah yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) dapat masuk ke Indonesia, sedangkan masyarakatnya sendiri dilarang untuk mudik pada saat Lebaran.

"Pemerintah kan harus tanggap gitu. Yang seperti ini kan bisa merugikan Pak Jokowi. Karena kementerian terkait kurang sigap. Ini orang Lebaran pulang kampung nggak boleh, datang nggak boleh tapi dari luar negeri boleh," ujar Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kemudian, eks Ketua MPR tersebut juga mengatakan seharusnya WNA khususnya dari India tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Dia menilai pemerintah malah berleha-leha terhadap pandemi COVID-19 dan bukannya menegaskan larangan masuk terhadap WNA.

"Oleh karena itu, itu menjadi concern saya tolong pemerintah bila perlu stop aja dulu semua negara-negara terkait itu nggak usah dulu masuk," kata Zulhas.

"Nah kita ini jangan kayak supermarket negara kita, apa aja masuk. Varian COVID-19 masuk semua masuk begitu. Instansi yang terkait tegas jangan dulu lah masuk yang gitu," lanjutnya.

Zulhas menyebut seharusnya pemerintah saat ini memiliki sensitivitas terkait hal tersebut. Ini dikarenakan lambat laun masyarakat yang terkena COVID-19 berangsur menurun, ini merupakan sebuah kemajuan yang baik.

"Kalau agak membaik kan ada harapan, ekonomi tumbuh, dagang tumbuh, dan jangan ada varian yang baru gara-gara kita lengah. Jangan kita ketat kepada warga, tapi kita bebas sama luar (WNA). Nah tentu ini tidak simpatik, tidak sensitif. Makanya kita minta instansi terkait untuk tegas gitu," ucapnya.

Sebagai informasi, kabar masuknya ratusan TKA China saat libur Lebaran disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Disebutkan, ada 114 TKA, di antaranya 110 TKA China, dan masuk ke Indonesia menggunakan pesawat carter. Alasannya, kemampuan mereka dibutuhkan untuk menggarap proyek strategis nasional Indonesia yang melibatkan investasi China. Tapi menurut Tyas, hal itu seharusnya tidak bisa menjadi alasan.

"Memangnya (mereka) nggak punya manajemen waktu di investornya, kan bisa. Misalnya, sekian tenaga kerja sudah harus ganti sif, ya pasti kan udah dipikirkan dulu, sebelum ada larangan mudik itu," ujar pengamat transportasi dan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas menanggapi masuknya banyak WNA ke RI.

Lanjut Tyas menambahkan, masyarakat yang tidak puas dengan tidak konsistennya kebijakan pemerintah, akhirnya banyak yang 'membandel' dan tidak menuruti aturan larangan mudik tahun ini, pada periode 6-17 Mei 2021.

"Jadi masyarakat juga akhirnya berani (mudik) karena melihat mereka (TKA) boleh ke Indonesia. Nggak ada regulasi yang konsisten. Jadi sumbernya itu kalau boleh saya simpulkan, ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk melakukan mobilitas. Di satu sisi, mudik dilarang, tapi di sisi lain, TKA boleh masuk, tempat-tempat wisata dibuka, gitu lho. Itu kan tidak konsisten. Kalau saja konsisten, masyarakat nggak akan seperti sekarang," terang Tyas.

(aud/aud)