.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyinggung kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 dan fenomena kedatangan warga negara asing (WNA). Puan berharap ada keadilan.
Awalnya, Puan mengatakan pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang tidak membingungkan. Dia meminta pemerintah adil dalam melaksanakan kebijakan.
"Selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita juga bisa mempunyai satu kebijakan yang tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah kami minta kepada pemerintah, ini yang mewakili pemerintah, kementerian, dan tentu saja TNI-Polri dalam melaksanakan kebijakannya, ada keadilan dalam melaksanakan kebijakan. Di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik, di satu sisi jangan sampai kita memperbolehkan WNA masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan," ujar Puan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (12/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika kebijakan dilakukan secara adil, Puan yakin masyarakat merasa pemerintah berpihak pada mereka. Perlu ada sinergi dalam melakukan kebijakan itu.
 Puan Maharani di Bandara Soetta (Adhyasta Dirgantara/detikcom). |
"Tentu saja perlu ada sinergi dan rasa keadilan di antara kita untuk dapat sama-sama melaksanakan hal tersebut secara baik. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat, dalam arti menjelang Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri," kata Puan.
Puan menyebut kebijakan peniadaan mudik Lebaran 2021 bertujuan menekan laju penyebaran COVID. Puan berharap kebijakan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
"Kebijakan oleh pemerintah terkait peniadaan mudik tentu saja salah satu hal yang paling mendasar adalah jangan sampai penyebaran COVID-19 itu kemudian tidak terkendali. Dan yang paling penting adalah nanti pas arus balik H+2 sampai dengan H+6 kurang-lebih tanggal 16 sampai tanggal 20 bagaimana kita juga mengendalikan dan mengantisipasi hal tersebut," sambungnya.
Simak juga video 'Rayakan Lebaran Virtual Pakai Aplikasi Ini!':
