Pidato Terakhir Soeharto Saat Lengser 21 Mei 1998

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 21 Mei 2021 16:32 WIB
Aksi massa tuntut Soeharto mundur kian bergelora di bulan Mei 1998. Sederet peristiwa yang terjadi di bulan itu jadi catatan hitam dalam demokrasi di Indonesia.
Foto: Soeharto membacakan pidato terakhirnya (Getty Images)
Jakarta -

Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 atau tepat 23 tahun yang lalu. Presiden Soeharto sempat menyampaikan pidato terakhirnya.

Soeharto menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia pada tahun 1967 menggantikan Presiden Soekarno. Soeharto terus menjadi presiden selama 32 tahun.

Namun, kekuasaan Presiden Soeharto mulai goyah ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Krisis ekonomi 23 tahun lalu itu memicu semangat reformasi rakyat.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku 'Sejarah Pergerakan Nasional', demonstrasi terjadi dimana-mana untuk menuntut reformasi. Dampaknya, sejumlah tragedi berdarah pun terjadi. Salah satunya tragedi berdarah Trisakti.

Ketua DPR/MPR Harmoko menyatakan bahwa kepada pers, Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju menggelar sidang paripurna pada 19 Mei 1998. Hari reformasi semakin dekat. Lengsernya Presiden Soeharto pun semakin dekat.

Sejumlah tokoh turut diundang ke Istana untuk berdiskusi soal masalah ini. Mereka adalah Emha Ainun Nadjib, Megawati, Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Nurcholis Madjid dan tokoh lainnya. Hingga hasilnya, pada hari Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa dirinya melepaskan jabatannya sebagai Presiden.

"Saya memutuskan untuk menyataken berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ucap Presiden Soeharto kala itu.

Pidato Lengkap Soeharto

Berikut ini adalah pidato lengkap Presiden Soeharto saat memutuskan untuk mundur dari jabatannya yang dikutip dari laman soeharto.co:

Sejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional, demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan, Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan Reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas saya berpendapat, sangat sulit bagi saya untuk dapat mengalahkan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik.

Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR yang juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi.

Sesuai dengan pasal8 UUD 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003.

Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih, dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Simak juga 'Saat Mengulik Sejarah Kedekatan Soeharto dan Tino Sidin':

[Gambas:Video 20detik]




(rdp/imk)