Novel Baswedan dkk Minta SK Penonaktifan Segera Dicabut!

Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang (Luqman Arun/detikcom)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, yang menjadi bagian dari 75 pegawai dinonaktifkan, meminta SK penonaktifan segera dicabut.

"Kemarin bapak Presiden sudah menyampaikan dan statement beliau cukup tegas sekali sehingga beliau menegaskan berlakunya putusan MK sebagai pedoman hukum tadi sehingga setelah putusan ini dilaksanakan mestinya sebagai bagian dari lembaga eksekutif, sebagai bagian dari apa yang diatur oleh kepala negara, apa yang disampaikan Presiden segera diikuti," kata Rasamala di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).

Novel Baswedan bersama 74 pegawai lainnya sebelumnya telah melapor ke Dewan Pengawas KPK. Rasamala berharap laporan itu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan SK penonaktifan. Menurutnya, pencabutan SK penonaktifan merupakan bentuk komitmen pimpinan KPK terhadap pemberantasan korupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin kami sudah sampaikan surat keberatan kepada pimpinan juga agar yang paling awal SK penonaktifan atau non-job atau penyerahan tanggung jawab itu segera dicabut dulu. Itu membuktikan komitmen dan konsistensi terhadap pemberantasan korupsi yang sudah ditegaskan digariskan oleh presiden," ucap Rasamala.

"Kalau itu tidak dilakukan, ya kita jadi meragukan bagaimana komitmennya ini dan ini nggak boleh terlalu panjang karena ini teman-teman mau melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau aksesnya ditutup untuk berkontribusi memberantas korupsi, saya pikir itu persoalan sangat fundamental dan itu sama sekali berlainan dengan apa yang disampaikan oleh presiden dan ketentuan hukum MK," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Lihat Video: Blak-blakan Novel Baswedan: Buka Hasil Tes ke Publik

[Gambas:Video 20detik]

Rasamala mempertanyakan tindak lanjut pimpinan KPK pasca-pernyataan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Menurutnya, hingga kini belum ada upaya untuk mencabut SK penonaktifan tersebut.

"Sejak ada pernyataan presiden, apa tindak lanjut yang sudah pimpinan lakukan, bertemu pegawai mungkin atau apa? Nggak ada. Makanya itu yang kita pertanyakan kok nggak ada tindak lanjut apa-apa begitu padahal harusnya bisa langsung dilakukan. Paling awal adalah mencabut SK yang sudah diterbitkan tersebut. Itu sebagai bukti bahwa ada komitmen yang sama dengan kita pegawai yang punya kemauan memberantas korupsi dengan presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," imbuhnya.

Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya telah melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Dewas. Laporan juga dilayangkan ke Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi TWK sebagai alih status pegawai ke aparatur sipil negara.

Halaman 1 2

Selanjutnya