Pemprov Susun Sanksi bagi 239 ASN Tak Ikut Lelang Jabatan

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 18 Mei 2021 19:42 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta tengah merumuskan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI yang tak mengikuti lelang jabatan eselon II. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hal ini demi mencegah peristiwa serupa terulang.

"Sejauh ini memang belum ada, aturan dan ketentuan terkait sanksi, selama ini ya. Sekarang ke depan sedang kita rumuskan, kira-kira sanksi apa yang dimungkinkan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021).

Riza pun mengakui setiap ASN memiliki hak untuk tidak ikut berpartisipasi dalam lelang jabatan ini. Meski demikian, para ASN harus melaporkan alasan yang logis kepada Pemprov DKI.

"Setiap PNS juga punya hak untuk ikut tidak ikut tetapi harus ada dasarnya, tidak ikut alasannya apa, harus menyampaikan jangan membiarkan," tegasnya.

"Kalau ikut keinginannya apa, tidak ikut umpamanya tidak sehat, umpamanya umur sudah mau pensiun atau faktor tidak ingin menjadi pejabat tersebut karena merasa tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, silakan. Yang penting kita minta semua berpartisipasi menyampaikan kenapa tidak ikut," sambungnya.

Riza juga bicara soal anggapan TGUPP jadi penyebab ratusan ASN di Balai Kota itu ogah ikut lelang jabatan. Menurut dia tidak ada dikotomi antara ASN dan TGUPP.

"Jadi saya kira semua TGUPP, semua dinas bersama-sama bekerja untuk pembangunan kota Jakarta untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Jadi tidak ada dikotomi antara TGUPP dengan ASN. Semua bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Jakarta," kata Riza.

Riza memastikan setiap pihak, baik itu TGUPP maupun ASN memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam menjalani pemerintahan di DKI. Khusus untuk TGUPP, sebutnya, tugasnya memberi masukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kan TGUPP tim gubernur untuk percepatan pembangunan, tim itu membantu memberikan masukan," jelasnya.

Riza menanggap lelang jabatan ini diperlukan demi menempatkan ASN terbaik di dalam suatu jabatan. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta sangat mengharapkan partisipasi tinggi dari para ASN.

"Ikut seleksi itu banyak sekali manfaatnya. Setidaknya kita semua bisa mengukur kemampuan, kelebihan dan keterbatasan kita. Apabila ada kelebihan positif kita bisa tingkatkan. Apabila ada yang kurang kita bisa perbaiki. Itu bagian kepentingan pribadi-pribadi yang ikut lelang jabatan," ujarnya.

"Bagi kepentingan Pemprov tentu lelang jabatan kita bisa lebih luas, lebih banyak. Siapa-siapa saja potensi yang ada di Pemprov. Ini kan kita harus tahu, bagaimana Pemprov mengetahui potensi-potensi pribadi kalau kita-kita tidak mengikuti lelang jabatan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan marah kepada ratusan anak buahnya lantaran tidak mendaftarkan diri dalam lelang jabatan eselon II. Padahal ada 17 jabatan masih kosong, mulai dari kepala dinas hingga wakil bupati.

Anies ketika itu merasa malu karena instruksi Sekda DKI terkait lelang jabatan tak dipatuhi. Anies pun mengingatkan soal kedisiplinan pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya sudah menyampaikan 17 jabatan kosong itu dilelang. Ratusan ASN yang telah memenuhi syarat diminta mendaftar, tapi justru tidak dijalankan.

"Jadi mestinya yang memenuhi syarat wajib mendaftar. Ada 17 jabatan eselon 2 yang dilelang. Diminta semua yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah, ini 239 tidak mendaftar," Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtya kepada wartawan, Senin (10/5).

(dwia/dwia)