.webp)
Aneh tapi nyata. Ratusan anak buah Anies Baswedan tidak mau mengisi jabatan yang levelnya lebih tinggi ketimbang yang mereka emban sekarang. Kenapa sih mereka emoh?
Keanehan ini berawal saat Gubernur DKI Jakarta itu marah-marah. Anies menjemur para aparatur sipil negara (ASN) lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu di depan Gedung Blok G Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, pada Senin (10/5) kemarin, sekitar pukul 11.00 WIB.
Anies merasa 239 pejabat nonadministrator tersebut tidak menjalankan instruksinya karena tidak mendaftar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Padahal, mereka sudah lolos administrasi. Anies marah karena merasa instruksinya diabaikan oleh ratusan orang itu. Ini memalukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Malu, kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan bukan dilewatkan, yang berkumpul di sini yang melewatkan," kata Anies.
 Anies Baswedan (Instagram Anies Baswedan) |
Ada 17 jabatan eselon 2 yang dilelang. Ke-239 ASN itu sebenarnya sudah bisa mendaftar, tapi tidak dilakukan. Kenapa sih kok ogah?
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencium keanehan ini. Bagaimana mungkin orang-orang tidak mau naik jabatan? Di sisi lain, banyak pula SKPD kosong dan hanya diemban oleh pelaksana tugas (Plt).
"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya, ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang nggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?" kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).
 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Sachril Agustin Berutu/detikcom) |
Simak juga video 'Soal PPDB DKI, Anies Tak Ingin Ada 'Hidden Privilege'':
Selanjutnya, komentar Wagub DKI Ahmad Riza Patria:
Rekan sefraksi Prasetio menilai ada masalah kejiwaan dalam diri masing-masing ASN itu. Dalamnya jiwa mereka masih misterius, perlu keahlian untuk menemukan jawaban kenapa mereka enggan mendaftar lelang jabatan eselon 2.
"Pasti ada sesuatu hal yang hambat psikologi mereka seperti itu," Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Senin (10/5) kemarin.
Dia menengarai ada masalah dalam struktur pemerintahan DKI. Masalahnya ada di TGUPP: Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. TGUPP dinilai punya otoritas berlebihan, padahal bukan termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Peran TGUPP yang terlalu besar membuat banyak SKPD tidak senang.
"Mereka secara psikologis nggak happy," kata Gembong.
Benarkah begitu?
Ada terkaan lain. Para ASN tersebut sudah puas berada di zona nyaman. Buat apa lagi tantangan baru? Bukankah kedamaian dan ketenteraman sudah cukup untuk menjadi pelabuhan hidup? Kenapa harus repot-repot naik jabatan?
"Mereka sudah nyaman di posisi sekarang. Kan PNS Jakarta take home pay gede," kata Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono.
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria angkat bicara. Riza menepis anggapan bahwa keengganan para ASN untuk mendaftar lelang jabatan dilatarbelakangi TGUPP yang terlalu 'perkasa' di hadapan SKDP.
"Saya kira tidak demikian. Semua ada aturan dan mekanismenya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/5/2021).
Lalu, apa alasan mereka tak mau mendaftar lelang jabatan?
"Ya alasan tidak ikut silakan tanyakan sama masing-masing," kata Riza.
