.webp)
Anggota DPRD DKI Jakarta memberikan beberapa masukan kepada Pemprov DKI untuk melakukan pengendalian pemudik yang kembali ke Ibu Kota. Pemprov DKI diminta melakukan screening dan isolasi yang ketat kepada pemudik.
"Sudah paling pasti ya screening masuk diperketat. Bukan sekedar surat tapi test secara fisik di tempat," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulinani kepada wartawan, Senin (17/5/2021).
Selain itu pintu masuk Jakarta, Rani juga mendorong agar pihak RT/RW melakukan pendataan kepada pemudik yang balik ke Jakarta. Sehingga bisa dilakukan tes dan isolasi bila ditemukan reaktif atau positif Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih bagus lagi sinergi seimbang antara test di pintu masuk plus hasil pendataan dari pejabat terdekat dengan masyarakat yaitu RT/RW. Jadi bisa langsung singkron terus kalau ada temuan hasil test reactive bisa langsung diketahui perangkat RT/RW tersebut," kata dia.
Rani meminta agar Pemprov DKI dan jajarannya cepat tanggap dalam menangani pemudik yang kembali. Hal itu guna mencegah penularan virus Corona.
"Kalau enggak cepat tanggap, sigap dan tepat sasaran mah sama aja bohong. Ibaratnya keburu virusnya nyebar ke mana-mana," jelas dia.
"Emang sih banyak dari masyarakat kita yang bandel tapi Pemprov enggak bisa juga nyerah gitu aja menghadapinya. Harus ada ide-ide dan solusi-solusi yang lebih visioner menghadapi perilaku masyarakat yang terkadang menganggap aturan hanya bercanda," lanjutnya.
PDIP Minta Pengawasan Ditingkatkan
Fraksi PDIP DKI Jakarta juga menekankan harus ada pengawasan ketat kepada pemudik yang masuk ke Jakarta. Dia menekankan agar pengawasan di tingkat RT/RW dilakukan secara disiplin.
"Yang pasti adalah soal pengawasan kita terhadap orang-orang luar Jakarta itu harus dilakukan secara ketat agar penyebaran pasca Idul Fitri ini tidak masalah," kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi terpisah.
"Maka soal pengawasan jadi hal yang penting. Dari mana unsur pengawasan itu? Jadi Pemprov harus membagi, mengatur itu. Kan kita punya perangkat sampai lurah, RT/RW sebagai perpanjangtanganan Pemprov. Itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan monitoring kepada warga masyarakat yang keluar Jakarta," lanjutnya.
Simak juga video 'Tak Punya Surat Bebas COVID-19, Pemudik Diputar Balik di GT Cikampek:
Gembong juga mewanti-wanti pemudik yang membawa keluarga ke Jakarta. Dalam hal itu, Gembong juga meminta perlu adanya pengawasan yang ketat agar tak menimbulkan persoalan baru.
"Berkaitan dengan pasca lebaran ini juga kan biasanya kan yang paling mengkhawatirkan ketika mereka membawa keluarga ke Jakarta. Itu juga perlu ada pengawasan. Pertama ada jaminan dari pada keluarga bahwa mereka datang ke Jakarta yang pertama memiliki keahlian supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kedua juga ada jaminan tempat tinggal terhadap mereka," jelasnya.
NasDem Minta Wajibkan Tes Antigen dan Isolasi
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, meminta agar setiap pemudik yang kembali ke Jakarta wajib dilakukan tes swab antigen. NasDem juga mendorong agar aturan isolasi mandiri selama satu minggu dilakukan.
"Artinya pihak RW, kelurahan, RT mulai didata lagi siapa kemarin yang baru mudik. Pendataan itu sangat penting dari tingkatan paling bawah. Kalau bisa nanti tes antigennya di Puskesmas, diharuskan seperti itu kalau pulang dari kampung," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Senin (17/5/2021).
"Artinya kedata, kedeteksi kemarin itu pulang kampung benar-benar melaporkan dulu dan diwajibkan untuk antigen. Jadi pendeteksiaannya dari bawah, benar-benar," lanjutnya.
Selain diperiksa di Puskesmas terdekat, Nova juga menyarankan untuk tes antigen mandiri kepada warga. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Corona.
"Kalau enggak mereka ada suratnya juga kalau mau mandiri ya silakan. Di mana dia diceknya. Jadi memang-memang yang pulang kampung itu harus real. Jangan nambah kasus lagi di DKI gitu," jelas dia.
Nova juga menyarankan agar pemudik melakukan isolasi mandiri selama 1 minggu. Dia meminta agar Satgas di tingkat RT/RW melakukan pemantauan kepada pemudik.
"Karena kan gejalanya nggak mungkin sekarang secara langsung. Oke lah antigen lolos, tapi satu minggu itu harus dipantau. Sama aja kalau kita dari luar negeri, dia kan harus isolasi mandiri selama 14 hari. Mereka juga harus dipantau juga kan beberapa hari, bisa juga ada gejala beberapa hari kan," sebutnya.
Pemprov DKI, kata Nova, tidak boleh lengah dengan pemudik ini. Dia kembali menekankan agar adanya isolasi mandiri bagi pemudik yang baru tiba di Ibu Kota.
"Karena ini sama aja kita ke Singapura, ini kan kita harus karantina 14 hari kan, ini kita buat aturan seperti mereka harus pantau 1 minggu. Tapi memang datanya itu pendeteksian itu harus disupervisi secara benar-benar ketat. Kita nggak mau kan, kalau prokes lemah, aturan lemah, pengawasan lemah, pasti tambah kasus. Antisipasi lebih baik," kat dia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan masih banyaknya warga yang nekat mudik Lebaran 2021 meski telah dilarang. Tercatat, ada 1,5 juta orang yang mudik dari Jakarta.
"Yang mudik keluar dari Jakarta sebesar 1,5 juta dan ke Sumatera sekitar 440 ribu dan mudik di Jawa sekitar 1.023.290," kata Airlangga seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam jumpa pers virtual, Senin (17/5).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar PPKM Mikro untuk diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Random test COVID-19 juga akan dilakukan untuk beberapa provinsi yang menuju Jakarta.
"Pemerintah juga memberlakukan random tes untuk beberapa provinsi yang menuju Jakarta di Jawa dan tentunya ini tadi arahan Bapak Presiden untuk memperkuat PPKM Mikro, baik di tempat mereka berangkat maupun di tempat tujuan di daerah, di Jakarta," kata Airlangga.
