Round-Up

Polemik Panjang Politikus PKS Mara Jaksa Dipecat Gegara Kasus Asusila

Tim detikcom - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 21:31 WIB
Anggota DPRD Sumut F-PKS Mara Jaksa Harahap (dok. DPRD Sumut)
Mara Jaksa Harahap (dok. DPRD Sumut)

Surat pemecatan Mara diterbitkan pada 16 Mei 2021 kemarin. Mara kena Pergantian Antar Waktu (PAW). PKS mencari pengganti Mara sebagai anggota DPRD Sumut.

Polemik muncul. Mara sudah melawan sejak tahun lalu. Dia tidak terima dengan perlakuan partai terhadap dirinya. Perlawanan dilancarkan via pengadilan. Ternyata, upaya hukum yang ditempuh Mara membuahkan kemenangan, mirip seperti yang pernah dialami eks Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Dilihat detikcom dari situs SIPP Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (17/5/2021), gugatan itu sudah diajukan sejak 25 November 2020 dengan nomor perkara 787/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mdn.

Pihak tergugat I adalah Majelis Tahkim PKS cq Dr Hidayat Nur Wahid, tergugat II DPP PKS cq Abdul Muiz Saadih sekalu Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS, tergugat III Dewan Syariah Wilayah PKS Sumut, Cq Usman Ja'far selaku Ketua Dewan Syariah PKS Sumut, dan tergugat IV DPW PKS Sumut cq Hariyanto selaku Ketua DPW PKS Sumut. Semua tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtimatige daad) terhadap penggugat.

"Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi petitum dalam pokok gugatan Mara.

Selain itu, putsan Pengadilan Negeri Medan itu juga menyatakan penggugat yakni Mara adalah sah sebagai anggota DPRD Sumut. Para tergugat dalam hal ini elite PKS yang memecat Mara mengajukan kasasi dan saat ini kasasi sedang berproses.

Hidayat Nur Wahid selaku tergugat I (Majelis Tahkim PKS) angkat bicara menanggapi polemik ini. HNW, begitu sapaannya, menilai gugatan itu salah alamat bila ditujukan ke orang per orang termasuk dirinya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam perampasan tanah dan rumah sejumlah keluarga Palestina oleh pemukim Israel yang di back up oleh tentara dan negara penjajah Israel.Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (Dok. MPR)

"Kalau gugatan itu ke pribadi jelas salah alamat. Karena itu keputusan lembaga Mahkamah Partai," kata HNW.

Untuk menyikapi gugatan itu, PKS mengerahkan tim hukum di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).


(dnu/dnu)