Korupsi dan Referendum Konstitusi Yahudi di Balik Agresi Israel

Jakarta - Israel terus membombardir wilayah Palestina sekalipun banyak negara mengecamnya. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berdalih serangan tersebut adalah balasan dari serangan roket kelompok Hamas ke wilayah Israel. Analis Pemikiran dan Politik Timur-Tengah Zuhairi Misrawi mengungkapkan bahwa aksi brutal Israel itu tak lepas dari kepentingan politik Netanyahu. Setidaknya ada dua momentum yang melatarbelakangi sikap agresif Netanyahu.

"Pertama saat ini Israel sedang proses referendum konstitusi. Bila dahulu mereka menganut halk asasi manusia dan kesetaraan, sekarang dalam konstitusinya Israel berdasarkan agama Yahudi. Dengan serangan tersebut Netanyahu berharap dapat dukungan sehingga bisa membentuk kabinet yang baru," jelas Zuhairi Misrawi.

Baca juga: Hamas Provokator, Zuhairi: Itu Narasi Buatan Israel

Kedua, sambung cendekiawan muda Nahdlatul Ulama itu, Netanyahu berharap sikap kerasnya kepada Palestina bisa membebaskan dirinya dari sederet kasus korupsi yang menjeratnya. Sejak 2019 Netanyahu dan isterinya menghadapi dakwaan dalam tiga kasus terpisah. Dia antara lain didakwa telah melakukan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Netanyahu disebut telah melakukan negosiasi dengan Shaul Elovitch dari raksasa telekomunikasi Bezeq untuk mengamankan liputan positif di situs berita Walla! Elovitch dan istrinya juga ikut didakwa.

Kasus kedua Netanyahu dituduh mengupayakan kesepakatan dengan pemilik surat kabar Yediot Aharonot yang akan memberikan liputan lebih menguntungkan dan positif. Ketiga, Netanyahu dan keluarganya didakwa menerima hadiah-hadiah, termasuk cerutu mewah, sampanye dan perhiasan yang diperkirakan bernilai lebih dari 700 ribu Shekels (Rp 2,9 miliar) dari orang-orang kaya, sebagai imbalan atas bantuan keuangan atau pribadi.

Baca juga: Palestina, Gigi Hadid, dan Suara Kemanusiaan

"Mungkin saja serangan yang dilakukan ke Palestina akan meraup dukungan bagi Netanyahu di dalam negeri tapi serang itu pula menuai amarah dari sejumlah negara lain seperti Australia, Prancis, Inggris, terutama negara-negara Islam," terang pria asal Sumenep, Madura.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sudah menggelar rapat darurat secara virtual pada Minggu (16/5/2021). Rapat itu diikuti 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara-negara anggota OKI. Pertemuan digelar khusus untuk membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza. (jat/jat)