Gerindra Minta Polemik 75 Pegawai KPK Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 13 Mei 2021 07:23 WIB
Habiburokhman
Foto: Habiburokhman (dok. Istimewa)

Anggota Komisi III ini menyebut nantinya akan ada rapat internal Komisi III untuk membicarakan terkait polemik TWK 75 pegawai ini. Dia menyebut pada prinsipnya jangan sampai ada pihak yang disingkirkan atau disudutkan akibat polemik ini.

"Dalam rapat internal komisi III tanggal 17 besok saya akan mengusulkan agar Komisi III proaktif mencari solusi terbaik, prinsipnya jangan ada pihak yang merasa disingkirkan dan jangan ada pihak juga yang merasa disudutkan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta KPK untuk mempertimbangkan tes ulang terhadap ke-75 pegawai tersebut. Menurutnya para pegawai tersebut harus diakomodir oleh KPK.

"Perlu dipertimbangkan semacam tes ulang atau reedukasi, 75 pegawai tersebut sebisa mungkin diakomodir," tuturnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.

"Bukan tidak mungkin KPK akan berubah menjadi lembaga bargaining politik," ujar Feri saat dihubungi, Selasa (11/5/2021).

Feri menuding ada perintah menonaktifkan Novel dan 74 pegawai lain lewat tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menuding perintah itu datang dari Presiden Jokowi.

"(Sebanyak) 75 orang itu merupakan orang-orang yang menangani kasus-kasus penting yang melibatkan partai-partai besar dan orang-orang penting. Ini adalah upaya Firli atas perintah presiden untuk memastikan kasus-kasus besar tidak berlanjut," kata Feri.


(maa/man)