.webp)
Staf Humas KPK, Tata Khoiriyah menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan dinyatakan nonaktif. Tak lolosnya Tata memicu tanda tanya karena pengalamannya sebagai aktivis GUSDURian, gerakan yang konsisten merawat warisan nilai kebangsaan dari Gus Dur.
Cerita soal Tata ini diungkap oleh putri ketiga Gus Dur, Anita Wahid. Dia mengatakan bahwa Tata adalah seorang GUSDURian dan asisten personal Alissa Wahid.
"Tata adalah seorang GUSDURian. Dulu ia adalah asisten pribadi mbak Alissa. Dia berasal dari keluarga seorang Kiai. Jadi kalau urusan qunut aja sih (yang kayanya segitu pentingnya sampai harus ditanyain di TWK) gak udah ditanya lagi deh. Sejak muda Tata aktif di NU. Secara kultural, praktik-praktik ke-NU-an sudah mendarah daging buatnya. Komitmennya terhadap toleransi dan kebebasan beragama sangat kuat, yang akhirnya membawa dia pada Jaringan GUSDURian, di mana dia secara aktif membantu merintis dan membesarkan Jaringan GUSDURian. Didikan langsung mbak Alissa. Jadi kalau soal wawasan kebangsaan udah nggak perlu diragukan lagi," tulis Anita Wahid dalam situs resmi GUSDURian, Rabu (12/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia bercerita bahwa Tata masuk KPK pada tahun 2017 sebagai staf Humas. Menurut Anita, Tata adalah seorang pekerja keras yang tak jarang rela begadang jika ada OTT KPK.
Anita mengungkap cerita Tata saat dikabarkan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tata saat itu menduga dia tak lolos karena tak setuju kebijakan pemerintah merevisi UU KPK.
"Dia bilang dia dikabarkan termasuk di antara 75 orang yang akan disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Saya kaget sekali. Kok bisa? Bagaimana mungkin ada anak GUSDURian yang dipertanyakan wawasan kebangsaannya? Dia bilang nggak tahu alasan spesifiknya, tapi dia menduga karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terhadap revisi UU KPK. Posisi yang sama dengan yang saya ambil. Juga yang diambil oleh Ibu saya, mbak Alissa, dan Nay. Iya, kami semua tidak setuju dengan revisi UU KPK, dan secara terbuka pernah menyatakan itu," tuturnya.
Selain itu, Anita menepis tuduhan kadal gurun (kadrun) yang juga menerpa Tata. Dia menegaskan bahwa Tata bukan sosok yang mudah disusupi ajaran radikal yang kerap diistilahkan dengan kadrun.
"Tata jelas bukan kadrun. Jelas bukan orang yang mudah disusupi ajaran-ajaran radikal. Sampai saat ini komitmennya terhadap toleransi dan kebebasan beragama masih sama kuatnya seperti dulu. Lalu karena apa? Kinerjanya? Jelas nggak tuh. Saya kenal atasannya, dan dia hepi sekali dengan kinerja Tata. Soal wawasan kebangsaannya? Oh, jelas tidak. Alasannya, lihat lagi ke atas soal Jaringan GUSDURian," tegasnya.
Dia menilai Tata merupakan sosok yang sangat kuat. Dia meyakini Tata tak bakal terpengaruh polarisasi.
"Ini cerita tentang Tata. Tata yang sangat kuat, sehingga tidak terpengaruh radikalisasi. Juga tidak terpengaruh polarisasi. Begitu kuatnya dia hingga dia menjadi ancaman, karena integritasnya tidak mampu digoyang oleh pemilik kuasa," imbuhnya.
Simak juga video 'Tes Wawasan Kebangsaan KPK Menyudutkan Pegawai Perempuan':
Sebelumnya, penonaktifan 75 Pegawai KPK ini juga mendapat kritikan dari sejumlah pihak, termasuk PKS. KPK pun angkat bicara dan berharap tidak ada pihak yang berspekulasi terlalu jauh terkait upaya ini.
"Kami berharap pihak-pihak tidak berspekulasi terlalu jauh dengan asumsi-asumsi dan opini soal ini terhadap KPK, apalagi sebelum menerima informasi secara utuh," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada detikcom, Rabu (12/5/2021).
Dia menjelaskan, Novel dkk bukan dinonaktifkan dari KPK, melainkan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan sampai ada keputusan lebih lanjut. Ada 75 pegawai yang diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke pimpinan setelah 75 orang itu dipastikan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," kata Ali.
Dia menegaskan belum ada keputusan apa pun soal nasib akhir dari 75 orang yang tak lolos TWK KPK itu. Nantinya keputusan akan diambil berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN/RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
