Gerindra Minta Polemik 75 Pegawai KPK Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 13 Mei 2021 07:23 WIB
Habiburokhman
Foto: Habiburokhman (dok. Istimewa)
Jakarta -

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman menyebut tudingan penonaktifan berkaitan dengan Jokowi terlalu jauh.

"Kami berharap polemik hasil TWK tidak dikaitkan Pak Presiden, jauh sekali kalau ke situ," kata Habiburokhman, saat dihubungi, Rabu (12/5/2021).

Tak hanya itu, Habiburokhman juga meminta agar polemik TWK hingga penonaktifan 75 Pegawai KPK tidak dijadikan ajang untuk merusak hubungan yang ada di internal KPK. Dia meyakini baik pimpinan KPK dan para pegawai sama-sama berintegritas dan berkinerja baik.

"Masalah ini jangan juga dijadikan ajang untuk merusak hubungan 75 orang tersebut dengan pimpinan KPK. Kami yakin kedua belah pihak adalah aset bangsa, orang-orang yang integritasnya sama-sama teruji dan terbukti telah berkinerja cukup baik selama periode ini," ucapnya.

"Kerja-sama yang baik antara mereka bukan hanya memperbaiki kinerja bidang pencegahan dan edukasi tetapi juga tetap mempertahankan prestasi penindakan dengan melakukan serangkaian OTT dan pengungkapan kasus-kasus besar," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'ICW Nilai Novel Cs Disingkirkan KPK untuk Hambat Kasus Besar!':

[Gambas:Video 20detik]