.webp)
Sejak beberapa tahun terakhir penyidik senior Novel Baswedan dan kawan-kawan dituding telah menunjukan sikap radikal di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait hal itu, Novel Cs juga mendapat stigma atau julukan sebagai kelompok Talibannya di KPK.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menepis anggapan semacam itu. Menurut dia, sikap radikal yang diperlihat Novel Baswedan dan beberapa temannya sesame penyidik di KPK lebih karena keteguhannya menegakkan nilai-nilai etika dan agama.
"Mereka itu orang-orang yang menjaga integritas dan marwah lembaga. Tidak mau mencampuradukkan antara urusan pribadi dan negara. Itulah yang kemudian disebut radikal, Taliban. Radikal dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa kompromi," kata Feri Amsari dalam program Blak-blakan di detik.com, Rabu (12/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novel Baswedan dan sejumlah temannya, dia melanjutkan, terbiasa membawa air minum sendiri. Saat bertugas tidak sembarangan menerima traktiran apalagi menikmati fasilitas dari pihak lain.
"Jangankan menerima fasilitas pinjaman helikopter atau main tenis dengan orang yang diketahui sedang berperkara di KPK, minum saja lebih suka bawa sendiri. Bahkan sekedar charge ponsel pun itu tidak mau sembarangan. Kalau berkaitan dengan urusan pribadi mereka tidak akan mau charge hp (handphone) nya di kantor," papar Feri Amsari.
Dia memaparkan hal itu terkait 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Salah satu materi TWK adalah terkait isu radikalisme. Di antara yang tak lulus itu adalah Novel Baswedan dan kawan-kawan yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap radikal. Pimpinan KPK telah memutuskan agar mereka menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing.
"Isu radikalisme itu sungguh tidak relevan karena yang tak lulus TWK bukan cuma para pegawai muslim, yang non muslim pun ada yang tak lulus," kata Feri Amsari.
Persoalan radikalisme agama di lingkungan KPK, dia melanjutkan, sesungguhnya tidak pernah ada. Hubungan antar pegawai yang berbeda agama dan suku tak lagi dipersoalkan. Karena di sana masing-masing individu dapat menjalankan nilai-nilai ajaran agama dan beribadah dengan bebas.
(jat/jat)
