Bom Poso, Bukti Masih Kuatnya Provokasi pada Masyarakat

Jakarta - Peledakan bom di Kompleks Pura Jagat Natha, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Sulawesi tengah menunjukan masih kuatnya upaya provokasi terhadap masyarakat. Pemerintah diminta untuk mengevaluasi operasi keamanan di wilayah tersebut."Terjadi perluasan SARA untuk menciptakan konflik baru di Poso dan Palu. Targer peledakan di Pura Jagat Natha merupakan perluasan konflik bernuansa SARA. Kita pertanyakan efektifitas satgas keamanan yang dibentuk pemerintah SBY di sana," jelas Sekretaris Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) M Arfiandi Fauzan yang didampingi Kepala Operasional Kontras Indria Fernida di kantor PBHI, Jalan Raya Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2006).Seperti diketahui, ledakan bom terjadi di Pura Jagat Natha (versi lain menyebut Pura Agung Natanalega) sekitar pukul 07.45 WIB pagi tadi. Akibat ledakan itu satu orang warga luka-luka di bagian kaki kiri, yaitu I Nengah Sugiharto (40) yang menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kasiguncu.Ledakan itu sendiri terjadi sekitar 500 meter dari Markas Kompi IV Brimob Polda Sulawesi Tengah atau berjarak 100 meter dari pos jaga Brimob. Terlihat ledakan ini merupakan bagian dari pemeliharaan kekerasan di Poso selama tujuh tahun belakangan ini.Menurut Arfiandi, masih kuatnya provoaksi terhadap masayarakat yang berbeda agama terjadi akibat kegagalan dari beberapa rangkaian provokasi sebelumnya. Diantaranya penembakan miterius, peledakan bom hingga penangkapan dan stigmatisasi kelompok tertentu di Poso."Melihat pola kekerasan di Posos dan Palu, kami menilai bahwa pelaku sangat mengetahui dan menguasai wilayah, punya kemampuan eksekusi yang cukup canggih," kata Arfiandi.Dia juga menilai proses penegakan hkum tidak dilakukan untuk upaya menciptakan perdamaian di Poso. Justru yang terjadi kegiatan simbolik penempatan pos-pos polisi dan TNI. Baik lewat Operasi Sintuwu Maroso (2001-2005) dan Operasi Lanto Dago (2005-sekarang).demikian juga dengan keluarnya Inpres No. 14/2005 tentang pemulihan situasi Poso, Palu dan pembentukan Komando Operasi Keamanan Sulawesi Tengah. Sayangnya, upaya tersebut tidak menghasilkan apapun, karena rangkaian kekerasan di wilyah tersebut semakin masif."Untuk itu yang penting adalah melakukan evaluasi terhadap operasi keamanan di sana juga dilakukan proses penegakan hukum. Tapi itu tidak terjadi di sana," jelas Afriandi. (ddn/)