KPK Sebut Novel Baswedan dkk Diminta Serahkan Tugas, Bukan Dinonaktifkan

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 19:59 WIB
Ali Fikri
Plt Jubir KPK, Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK angkat bicara soal penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK menyebut mereka bukan dinonaktifkan, melainkan diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan salinan SK tentang hasil asesmen TWK sudah diserahkan kepada atasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus. Novel dkk pun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

"Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," kata Ali kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).

Hal itu, kata Ali, diputuskan pada rapat yang dihadiri pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural KPK. Rapat digelar pada 5 Mei 2021.

Ali menyebut penyerahan tugas dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kerja di KPK. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang sedang berjalan.

"Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan," ujarnya.

Ali memastikan 75 pegawai ini tidak berstatus nonaktif. Sebab, lanjutnya, mereka masih tetap mendapatkan haknya sebagai pegawai.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku. Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," ujar Ali.

KPK mengatakan masih berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait nasib 75 pegawai KPK ini. Lembaga antirasuah itu meminta masyarakat untuk terus mengawal proses alih status pegawai KPK.

"KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan BKN dan KemenPAN-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS," kata Ali.

"KPK berharap dukungan media dan masyarakat untuk mengawal agar semua proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu," tambahnya.

Sebelumnya, penyerahan tugas Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya ke atasan masing-masing tertuang dalam surat yang dilihat detikcom, Selasa (11/5). Surat Keputusan Pimpinan KPK itu bernomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK terkait 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poin tersebut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Simak juga 'Tes Wawasan Kebangsaan KPK Menyudutkan Pegawai Perempuan':

[Gambas:Video 20detik]

(run/haf)