Novel Ungkap Pertanyaan ke Dirinya Saat Tes ASN, Ada soal Tarif Listrik

Korban penyiraman air keras Novel Baswedan bicara alasannya tak ikut rekonstruksi yang digelar polisi. Faktor kesehatan jadi alasan ia tak ikut rekonstruksi itu — Novel Baswedan (Foto: Pradita Utama-detikcom)

Jakarta -

Penyidik KPK Novel Baswedan menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. Novel menganggap tes tersebut hanya untuk mendepak 75 pegawai terbaik KPK.

"Berkaitan dengan TWK yang digunakan untuk menyingkirkan 75 pegawai terbaik KPK tersebut sangatlah bermasalah. Hal tersebut karena TWK digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia melawan musuh negara yang bernama korupsi, bukan baru hanya berwawasan saja," kata Novel Baswedan kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).

Novel menilai penggunaan TWK untuk alih status sebagai ASN merupakan langkah keliru. Dia bicara soal posisi pemberantasan korupsi dalam bernegara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seharusnya pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme atau nilai kebangsaan pegawai KPK karena sikap antikorupsi pada dasarnya adalah perjuangan membela kepentingan negara," ujarnya.

Novel kemudian bercerita tentang pertanyaan yang didapatkannya saat TWK. Novel mengaku ditanya soal setuju atau tidak dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, kebijakan pemerintah apa yang merugikan, hingga soal intervensi penanganan perkara bila berstatus ASN.

"'Bila anda menjadi ASN, lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap Anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya?'" ucap Novel terkait pertanyaan yang didapatnya.

Novel menyebut pertanyaan-pertanyaan itu tidak cocok digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK apalagi sampai menyerang privasi. Sehingga, dengan tes yang bermasalah itu, Novel menyebut bahwa menyatakan 75 pegawai KPK yang kritis tidak lulus sebagai kesimpulan yang sembrono.

"Dengan demikian menyatakan tidak lulus TWK terhadap 75 pegawai KPK yang kritis adalah kesimpulan yang sembrono dan sulit untuk dipahami sebagai kepentingan negara. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa tes TWK bukan seperti tes masuk seleksi tertentu yang itu bisa dipandang sebagai standar baku. Terlebih, ternyata pertanyaan-pertanyaan dalam tes TWK banyak yang bermasalah," ujar Novel.

Lihat juga Video: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Menyudutkan Pegawai Perempuan

[Gambas:Video 20detik]

"Penjelasan ini bukan karena lulus atau tidak lulus TWK, tetapi penggunaan TWK yang tidak tepat. Yang terjadi justru sebaliknya yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara, dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia karena dimanfaatkan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik KPK yang bekerja dengan menjaga integritas," tambahnya.

Sebelumnya, beredar potongan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK yang belum dilengkapi tanggal yang tertulis 4 poin bagi 75 pegawai itu. Apa isinya?

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, isinya menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sempat angkat bicara perihal surat itu. Ali tidak menepis atau mengamini dengan terang mengenai surat itu. Dia hanya menyayangkan beredarnya potongan surat itu.

"Kami menyayangkan beredarnya potongan surat tersebut, karena secara kelembagaan, saat ini KPK sedang berupaya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan cermat agar bisa tepat waktu sesuai rencana," kata Ali kepada wartawan, Minggu (9/5).

Halaman 1 2

Selanjutnya