Masih sulit dicerna logika saat para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberondong pertanyaan perihal tata cara beragama, keimanan, bahkan hingga urusan seksual. Semua itu disebut demi alih status para pegawai itu untuk menjadi abdi negara.
Semua bermula dari amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan hasil revisi UU KPK. Aturan itu secara konstitusi berlaku meski pada prosesnya tidak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam UU KPK hasil revisi itu disebutkan bila para pegawai KPK haruslah berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Singkatnya lantas Jokowi meneken aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, yang lantas oleh KPK diejawantahkan dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN.
Perkom Nomor 1 Tahun 2021 itu sendiri ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Di dalam aturan itu disebutkan keharusan tes wawasan kebangsaan sebagai mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Aturan rincinya bisa dicek langsung pada tautan di bawah ini.
Dalam konferensi pers pada Rabu, 5 Mei 2021, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak tahu materi pertanyaan dalam tes itu. Dari 1.351 pegawai KPK yang menjalani tes wawasan kebangsaan itu disebutkan bila 75 orang di antaranya tidak memenuhi syarat dan 2 lainnya tidak hadir di tahap wawancara. Sedangkan sisanya yaitu 1.274 orang memenuhi syarat untuk menjadi ASN.
"Mohon maaf, itu bukan materi KPK, karena tadi sudah disampaikan yang menyiapkan materi siapa, penanggung jawabnya siapa, kan jelas tadi," ucap Firli.
Berikut penjelasan lengkap KPK mengenai mekanisme tes wawasan kebangsaan yang belakangan memunculkan polemik itu:
1. KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Tes Wawasan Kebangsaan (selanjutnya disingkat TWK) yang dilaksanakan pada 18 Maret 2021 hingga 9 April 2021 terhadap 1.351 pegawai tapi 2 orang di antaranya tidak hadir saat tahap wawancara.
2. Rangkaian TWK dibagi sebagai berikut:
- Tes Tertulis Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dan Integritas pada 9-10 Maret 2021
- Profiling pada 9-17 Maret 2021
- Wawancara pada 18 Maret-9 April 2021
3. KPK dan BKN melibatkan 5 instansi dalam TWK yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
4. Kelima instansi itu memiliki peran sebagai berikut:
- Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan BAIS TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas;
- BIN dan BNPT berperan dalam pelaksanaan Profiling;
- BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK;
- BKN bersama BIN, BNPT, , Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat; dan
- Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK.
Simak juga video 'Tes Wawasan Kebangsaan KPK Menyudutkan Pegawai Perempuan':
Nah dalam sesi pelaksanaan tes itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang dianggap janggal. Apa saja?
