Pemkab Serang Raih Opini WTP dari BPK 10 Kali Berturut-turut

Inkana Putri - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 12:50 WIB
Pemkab Serang
Foto: Dok. Pemkab Serang
Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Serang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Pemkab Serang selama 10 tahun berturut-turut.

"Alhamdulillah, opini WTP BPK ini adalah prestasi luar biasa seluruh jajaran Pemkab Serang dalam mengelola keuangan daerah. Prestasi opini WTP 10 kali berturut-turut," ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Adapun penandatangan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Banten Arman Syifa bersama Ketua DPRD dan bupati/walikota di Banten. Dalam kesempatan itu, Tatu menyampaikan jajaran Pemkab Serang terus bekerja lebih baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan.

"Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan arahan sehingga pengelolaan keuangan Pemkab Serang terus lebih baik," katanya.

Ia pun menegaskan Pemkab Serang telah menyelesaikan semua temuan atau catatan BPK, termasuk pengembalian uang dari pihak ketiga kepada kas daerah. Ke depan, pihaknya juga akan terus melakukan perbaikan sesuai aturan berlaku.

"Insyaallah, kami akan terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran sesuai arahan BPK dan sesuai peraturan yang ada," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK Banten Arman Syifa mengatakan opini dari BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan kesesuaian standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.

Arman juga mengapresiasi atas opini BPK yang diraih pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap upaya tersebut dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara soal temuan pemeriksaan, ia mengatakan BPK juga telah memberikan rekomendasi.

"Kami berharap, kerja keras yang dilakukan pemerintah daerah selama ini, juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," ujarnya.

"Rekomendasi yang disepakati menjadi suatu action plan yang wajib ditindaklanjuti dan akan dipantau BPK," pungkasnya.

(akn/ega)