Tangani Masalah THR, Ini Tugas Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 09 Mei 2021 13:40 WIB
Kemnaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar webinar bertajuk 'Sinergitas dan Kolaborasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dalam Penanganan Permasalahan THR 2021', Jumat (7/5). Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) provinsi seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kemnaker Haiyani Rumondang menerangkan pengawas ketenagakerjaan dan mediator HI memiliki tugas penting dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh.

Haiyani memaparkan mediator bertugas mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan. Sementara itu, pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.

"Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Haiyani dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Haiyani menambahkan jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengawas ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Sanksi administratif tersebut, kata Haiyani, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Adapun pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," imbuh Haiyani.

Haiyani menyampaikan pemberian THR akan akan mendorong konsumsi di tingkat masyarakat. Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun para pekerja dan buruh bisa mengirim uang kepada orang tua atau saudara, untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

"Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2021 sesuai target pemerintah, " ulas Haiyani.

Lihat juga Video: PNS Keluhkan THR Tanpa Tukin, Tito: Kita Harus Bersyukur

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)