Tanggung 'Bola Panas' Polemik Tes ASN KPK, BKN Akhirnya Buka Suara

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 16:58 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Seperti yang terlihat di Gedung BKN, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).
Ilustrasi BKN (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Badan Kepegawaian Negara (BKN) buka suara setelah mendapat lemparan 'bola panas' akibat sejumlah pertanyaan nyeleneh saat tes alih status pegawai KPK menjadi ASN. Menurut BKN, ada beberapa perbedaan dalam tes terhadap pegawai KPK.

Penjelasan BKN itu disampaikan lewat keterangan tertulis yang dikirim oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Penjelasan tertulis itu diteken oleh Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono.

BKN mengawali penjelasan dengan menyebut tes alih status dilakukan berdasarkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK nomor 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Atas dasar itu, BKN menyebut pegawai KPK harus memiliki sejumlah persyaratan untuk menjadi ASN. Persyaratan itu antara lain, setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

"Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara," ujar BKN, Sabtu (8/5/2021).

Tes wawasan kebangsaan (TWK) itu disebut berbeda dengan TWK pada entry level. Alasannya, orang-orang yang ikut TWK telah memiliki rekam jejak serta jabatan tinggi sehingga butuh level tes berbeda. BKN kemudian menggunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor.

"Multi-metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur). Dalam asesmen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaiaan rekam jejak (profiling) dan wawancara," tulis BKN.

Simak video 'Johan Budi: KPK Tak Bisa Pecat Pegawai yang Gagal Tes ASN':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2