.webp)
Satgas COVID-19 melarang mudik di wilayah aglomerasi atau kerap disebut 'mudik lokal'. Kebijakan larangan mudik lokal ini dinilai tak akan efektif.
Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai larangan mudik yang diberlakukan sejak awal memang sudah tidak efektif. Dia menganggap bahwa larangan mudik di wilayah aglomerasi ini juga tak bakal efektif mengingat banyaknya pekerja dari luar Jakarta.
"Nggak akan efektif itu. Apalagi ada aglomerasi. Lha gimana mau efektif ada yang kerja di Jakarta tapi rumah di Depok, rumah di Bekasi. Ya nggak bisalah. Yang bisa itu kantornya tutup," kata Agus saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gimana yang kerja di toko, di restoran kan nggak bisa dia harus masuk," sambungnya.
Dia menjelaskan bahwa kebijakan (policy) harus dianalisa dengan baik. Namun, dia melihat kebijakan larangan mudik lokal ini tidak jelas.
"Policy itu harus dilakukan lewat analisa yang baik. Maksudnya nggak jelas. Tapi membuat susah orang. Kan kebijakan itu dibuat oleh negara supaya orang mudah. Supaya orang mudah melakukan kegiatan sehari-hari," ungkapnya.
Dihubungi secara terpisah, epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut kebijakan larangan aglomerasi ini jelas. Namun, visibilitasnya tak memadai. Sebab, saat ini sudah H-7 Lebaran.
"Kebijakannya jelas. Cuma visibilitasnya nggak memadainya. Karena ini sudah H-7," kata Dicky, Jumat (7/5).
Menurutnya larangan mudik lokal ini sukar diterapkan. Dia menduga bahwa pasti banyak yang melanggar larangan ini.
"Nggak mungkin kita melakukan ini tuh. Efektivitasnya kecil. Karena banyak yang pasti melanggar. Padahal yang harus dilakukan mitigasi saja. Selain terus mempersuasi penduduk," tuturnya.
Simak video 'Tok! Mudik Lokal Resmi Dilarang di Kawasan Aglomerasi':
