Pro-Kontra SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah hingga Diperintahkan Dicabut

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 16:44 WIB
Penjualan seragam sekolah ikut terdampak pandemi Corona. Bahkan, omzet para pedagang berkurang hingga 70 persen.
Ilustrasi Seragam Sekolah. ( Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB Ini menuai pro-kontra sjeka diterbitkan awal Februari lalu.

Dalam SKB ini ditujukan untuk sekolah negeri. Mendikbud Nadiem mengatakan sekolah negeri diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan agama dan etnis apa pun.

Guru dan murid, kata Nadiem, berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Nadiem mengatakan penekanan dalam SKB ini adalah penggunaan seragam dengan atau tanpa kekhususan keagamaan merupakan hak tiap individu. Pemerintah daerah ataupun sekolah dilarang melarang atau mewajibkan.

"Kunci dari SKB 3 Menteri ini yang harus ditekankan adalah hak di dalam sekolah negeri untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu? Murid dan guru, dan tentunya orang tua. Itu bukan keputusan dari sekolahnya di dalam sekolah negeri," tutur Nadiem, Rabu (3/2/2021).

SKB 3 Menteri ini kemudian diuji di MA. Perkara itu diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Adapun pihak termohon yaitu Mendikbud, Mendagri dan Menag. Perkara nomor 17 P/HUM/2021 itu diketok pada 3 Mei 2021.

MA kemudian mengabulkan permohonan keberatan LKAAM. Dan MA meminta pemerintah mencabut SKB 3 Menteri tersebut.

Berikut perjalanan SKB 3 Menteri itu:

6 Poin dalam SKB 3 Menteri

Poin pertama dalam SKB 3 Menteri ini yakni SKB ditujukan untuk sekolah negeri. Mendikbud Nadiem mengatakan sekolah negeri diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan agama dan etnis apa pun.

Selanjutnya pemilihan seragam merupakan hak murid dan guru. Guru dan murid berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama. Mengingat pemilihan seragam merupakan hak masing-masing guru dan murid.

Lalu, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah diberi waktu 30 hari.

Kelima ada sanksi bagi sekolah yang melanggar. Terakhir, SKB ini dikecualikan untuk Provinsi Aceh.

MUI Minta SKB Seragam Sekolah Direvisi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta isi dalam SKB 3 menteri soal seragam sekolah direvisi agar tidak menimbulkan polemik hingga ketidakpastian hukum.

MUI menilai dalam diktum ketiga SKB tersebut terdapat muatan dan implikasi yang berbeda. Pemerintah, menurut MUI, tidak perlu ikut melarang atau mewajibkan penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu, karena hal tersebut dipandang sebagai proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia kepada peserta didik.

Urusan ini dapat diserahkan kepada pihak sekolah untuk mewajibkan atau tidak serta mengimbau atau tidak kebijakan tersebut.

Kemenag Usul Dijalankan Dulu

Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Rahmat Mulyana menilai SKB itu sudah diputuskan bersama, sehingga lebih baik untuk dijalankan terlebih dahulu. Rahmat menyampaikan SKB seragam sekolah itu tidak sembarang dirumuskan.
Menurutnya, SKB tersebut sudah dikaji secara matang.

"Kebijakan itu apapun itu bisa ditinjau ulang, kita yang buat... Tapi kan kita inginnya ini hasil perumusan yang melibatkan semua pihak. Jadi teman-teman di Kemendagri, Dikbud, kemudian Kemenag, dan juga ahli pernah dilibatkan. Setahu saya itu ada 5 kali pertemuan, tapi saya waktu itu 2 kali kalo nggak salah yang agak efektif itu," jelas Rahmat, Minggu (14/2/2021) malam.

Simak juga 'Pertimbangan Adanya SKB Tiga Menteri soal Aturan Seragam Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2