Komisi II DPR Minta Gubsu Edy dan Walkot Bobby Tak Lagi Berseteru

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 14:29 WIB
Gubsu Edy Rahmayadi bertemu Walkot Medan terpilih Bobby Nasution (Foto: dok. Diskominfo Sumut)
Gubsu Edy Rahmayadi dan Walkot Medan Bobby Nasution (Foto: dok. Diskominfo Sumut)
Jakarta -

Perseteruan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution semakin panjang. Komisi II DPR RI meminta agar keduanya berhenti berseteru dan memperbaiki hubungan.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan seharusnya Gubsu Edy dan Wali Kota Bobby saling menguatkan. Dia menyebut keduanya memiliki tugas masing-masing dalam pemerintahan.

"Hubungan antara gubernur dan wali kota/bupati harusnya saling menguatkan pelayanan untuk rakyat. Masing-masing memiliki tugas dan kewenangan konstitusional yang harus dilaksanakan," ucap Luqman saat dihubungi, Jumat (7/5/2021).

Luqman Hakim menilai seharusnya kepala daerah solid lantaran persoalan pandemi COVID tidak bisa diselesaikan sendiri. Dengan demikian, menurutnya, Bobby sebagai walkot harus mau ditegur Gubsu Edy terkait penanganan Corona.

"Tidak ada yang mampu mengatasi masalah COVID-19 ini sendirian. Jika bupati/wali kota membuat kebijakan atau tindakan yang salah, gubernur dan/atau Mendagri harus segera mengingatkan, memberi pembinaan atau peringatan keras, agar penanganan pandemi dapat dikembalikan ke jalan yang tepat," ucapnya.

Tak hanya itu, Gubsu Edy juga harus bersedia ditegur oleh Kemendagri jika melakukan kesalahan dalam penanganan COVID-19. Namun, kata dia, bukan tugas Bobby menegur Edy.

"Jika Gubernur melakukan kesalahan, bukan tugasnya wali kota untuk menegur atau memberi pembinaan. Tapi itu tugasnya Mendagri dan atau Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, Luqman juga meminta keduanya menghentikan perseteruan. Dia meminta keduanya segera memperbaiki hubungan.

"Saya minta hubungan Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara yang terlihat tidak harmonis itu segera diperbaiki. Apalagi untuk menangani pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, butuh kekompakan dan kerja sama yang kuat wali kota dan gubernur," tururnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II Mardani Ali Sera yang meminta seharusnya yang muda tetap menjaga adab kepada yang lebih tua. Bila perlu, kata dia, sistem pemerintahan daerah di Sumatera Utara dibuat transparan agar menghindari kisruh tersebut.

"Kepala daerah mesti sinergi. Yang muda mesti tetap jaga adab. Kita orang Timur. Tapi transparansi juga perlu dijalankan. Bisa diusulkan untuk dibuat sistem yang transparan. Jadi langsung bisa ditindaklanjuti dan diketahui oleh kedua belah pihak," ujarnya.

Untuk diketahui, perseteruan keduanya bermula saat Bobby menyampaikan protes kepada Edy. Menurut Bobby, penentuan lokasi karantina WNI di Medan tanpa berkoordinasi dengan dirinya.

Bobby menyebut lokasi karantina WNI itu tersebar di lima hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumut yang ada di Medan. Dia menilai harusnya Pemprov Sumut memberi tahu Pemko Medan soal lokasi karantina itu.

"Ini karantina adanya di Medan dibuat. Memang WNA (warga negara asing) di Deli Serdang dekat bandara, untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinas lah kita bilang milik provinsi bukan Kota Medan. Karena ini wilayahnya provinsi, tapi kami meminta agar Kota Medan diberi informasi lebih lanjut," kata Bobby kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Edy lantas merespons pernyataan Bobby. Edy geram karena Bobby mengaku tidak tahu lokasi karantina WNI dari luar negeri yang tiba di Sumut.

"Ada lagi yang teriak-teriak di medsos atau di apa itu, wali kota tidak tahu. Loh, emang Tuhan Maha Tahu, tapi kalau orang satu-satu minta diberi tahu tambah mundur dia. Hai manusia, bertakwalah kamu, kata Tuhan. Tapi tak satu per satu juga, kau harus tahu, kau harus tahu," kata Edy.

Pernyataan itu disampaikan Edy saat membuka rapat koordinasi penanganan virus Corona di Sumut di rumah dinas Gubsu, Medan, Kamis (6/5/2021). Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan Syamsul Nasution hadir pada rapat itu.

(maa/gbr)