Silaturahmi ke UNG, Syarief Hasan Serap Pendapat Akademisi soal GBHN

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 10:49 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan melakukan silaturahmi ke Universitas Negeri Gorontalo (UNG), kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Syarief Hasan juga menyerap pandangan para civitas akademika UNG terkait GBHN.

Syarief mengatakan kalangan akademisi Universitas Negeri Gorontalo menginginkan dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). GBHN atau PPHN diharapkan menjadi pedoman pembangunan nasional yang terencana, terstruktur, dan terukur serta berkesinambungan baik di pusat maupun daerah.

"Semua menginginkan adanya haluan negara. Tetapi apakah haluan negara ini perlu masuk dalam konstitusi melalui amandemen UUD NRI 1945 atau hanya cukup dalam UU, itu belum bisa diketahui," tutur Syarief dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Syarief mengungkapkan masih adanya perbedaan pendapat di kalangan akademisi UNG terkait GBHN. Ada yang berpandangan bahwa GBHN atau PPHN sebaiknya dimasukkan dalam konstitusi melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945.

"Ada juga yang berpandangan cukup melalui UU. Serta ada yang berpandangan GBHN atau PPHN masuk dalam penjelasan (lampiran UUD NRI Tahun 1945). Jadi ada tiga alternatif itu," ungkap Syarief

Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat ini melihat perbedaan pandangan terkait payung hukum GBHN atau PPHN adalah suatu hal yang wajar.

"Inilah masyarakat Indonesia. Dalam skala yang kecil seperti di kampus juga terjadi pandangan yang berbeda. Di DPR juga ada perbedaan pendapat. Begitu juga di MPR. Tetapi perbedaan ini merupakan satu kekayaan bangsa kita," tuturnya.

Menurut Syarief Hasan, MPR akan menampung semua pandangan dari civitas akademika UNG. "Pandangan-pandangan dari kalangan perguruan tinggi sangat berharga. Nanti pada saatnya kita memilih alternatif yang terbaik. Tetapi semuanya menginginkan GBHN dihidupkan kembali," ujarnya.

Syarief Hasan juga mengungkapkan bahwa pembahasan di MPR sudah mengerucut, yaitu sepakat untuk menghidupkan kembali GBHN yang sekarang menjadi Pokok Pokok Haluan Negara. Namun belum dapat diputuskan soal payung hukumnya. Syarief Hasan juga tidak bisa memastikan kecenderungan apakah melalui amandemen UUD atau hanya cukup dengan UU.

"Kita tidak bisa melihat bagaimana kecenderungannya, apakah melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau cukup dengan UU. Kita akan lihat keinginan masyarakat seperti apa. Nanti hasil dari serap aspirasi ke perguruan tinggi dan stakeholder lainnya akan kita rekap dan kita sampaikan dalam rapat pimpinan MPR. Secara faktual kita akan lihat prosentasenya dan kecenderungannya," jelasnya.

Syarief Hasan juga menambahkan tidak ada tenggat waktu dalam pembahasan haluan negara ini. Ia menuturkan secara eksplisit MPR tidak menargetkan kapan GBHN atau PPHN bisa direalisasikan.

"Kalau ada perencanaan atau ancang-ancang GBHN atau PPHN bisa diwujudkan akhir 2022 atau awal 2023, itu baik-baik saja. Tetapi kita secara eksplisit tidak memberi batas waktu seperti itu," imbuhnya.

Sebagai informasi, silaturahmi tersebut dihadiri Rektor UNG Dr. Ir. H. Eduart Wolok, Ketua Senat UNG Prof Dr Rauf Hatu, para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala pusat studi di UNG, serta staf khusus Wakil Ketua MPR Jafar Hafsah.

(ega/ega)