Tampung Aspirasi Akademisi, MPR Gelar Diskusi Bahas GBHN di Manado

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 10:22 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Ruang diskusi seputar munculnya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional melalui amandemen UUD Tahun 1945 hingga kini masih terbuka lebar bagi masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan hal ini sangat dimungkinkan. Sebab, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, tentu sebelum mengambil kebijakan besar harus melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama sesuai sila ke empat dalam Pancasila.

"Itulah yang MPR sedang lakukan terkait GBHN ini. Sejak awal wacana besar ini bergulir, MPR periode 2014-2019 kemudian dilanjutkan oleh MPR periode 2019-2024 melakukan kajian secara mendalam dengan melibatkan elemen masyarakat salah satunya para akademisi perguruan tinggi," kata Sjarifuddin dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini dalam acara Silaturahmi dan Serap Aspirasi bertema 'Menghidupkan Kembali GBHN' di Aula Pertemuan, lantai IV, Gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara, kemarin (3/5).

Sjarifuddin atau yang akrab disapa Syarief Hasan ini menilai sejumlah metode penerapan yang dinilai tepat telah dilakukan untuk menjaring gagasan serta pemikiran akademis, mulai dari silaturahmi, seminar, hingga Focus Group Discussion (FGD). Dia menjelaskan, pihaknya juga telah menggelar kegiatan di gedung MPR dengan mengundang para akademisi sebagai peserta, serta mendatangi langsung ke kampus-kampus.

Diungkapkan Syarief, dalam perjalanannya terdapat beragam masukan dengan berbagai argumentasi yang cerdas dan ilmiah dari para akademisi. Dia mengatakan ada yang berpendapat tidak perlu ada GBHN karena sudah ada RPJMN, lalu pendapat lain mengatakan perlu muncul GBHN melalui amandemen terbatas UUD dengan tujuan agar pembangunan menjadi berkelanjutan dan terarah. Di sisi lain ada juga yang mengatakan diperlukan GBHN dengan catatan payung hukumnya masuk di Undang-Undang saja, sehingga tidak perlu mengubah kembali UUD.

Selain itu, lanjutnya, ada beberapa pendapat dan pertanyaan menarik yang muncul, yakni jika GBHN dihadirkan melalui amandemen oleh MPR, pertama kedudukan lembaga MPR mesti dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandataris MPR. Kedua, apa sanksi yang diberikan ketika penyelenggara negara tidak menjalankan GBHN dengan benar atau malah gagal sama sekali.

"Pendapat yang berbeda itu sah-sah saja menurut saya, dan semuanya akan kami tampung, kemudian menjadi materi penting dalam pengkajian GBHN di MPR," terangnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, terkait GBHN masyarakat sebenarnya tidak melihat atau mempermasalahkan berbagai perdebatan yang ada. Mereka hanya akan memperhatikan apakah keputusan yang dihasilkan berdampak bagus dan memberikan kesejahteraan.

Mengingat pentingnya wacana ini, Syarief mengajak agar para akademisi perguruan tinggi untuk lebih banyak berpartisipasi aktif. Dengan begitu haluan negara bisa menjadi satu kebijakan yang membawa kebaikan untuk semua terutama rakyat kecil.

Sementara itu, Rektor Unsra Ellen Joan Kumaat memberikan apresiasi tinggi kepada Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang membuka dialog seputar wacana besar bangsa tersebut kepada civitas akademika Unsrat.

"Diskusi yang kita lakukan ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Saya berharap semua masukan, buah pikir dari kami akan membantu mempermudah MPR dalam mengambil keputusan. Dan, saya rasa karena bobot kualitas materi ini sangat bagus, kami akan membuat kegiatan lanjutan seperti FGD secara virtual dengan mengundang lebih banyak akademisi serta Bapak Syarief Hasan sebagai undangan kehormatan," tandasnya.

(ega/ega)