.webp)
Keberadaan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di ruangan jumpa pers KPK menuai pro-kontra. Ada yang setuju dengan pilihan KPK, ada pula yang tidak.
KPK menggelar jumpa pers mengenai hasil tes asesmen wawasan kebangsaan pegawai KPK. Pegawai yang lulus tes akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tes ini sudah kontroversial, namun pemandangan dalam jumpa pers ini juga kontroversial.
Terlihat di bagian latar belakang yang biasanya hanya tercantum logo KPK terdapat foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, ada pula bendera Merah-Putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini termasuk hal baru di KPK. Sebelumnya, tidak ada foto presiden atau wakil presiden di latar belakang saat konferensi pers KPK. Para politikus menyambutnya dengan pendapat pro-kontra.
 KPK Foto: Azhar Bagas Ramadhan/detikcom |
Benny K Harman (Demokrat)
Suara kontra datang dari politikus Partai Demokrat, Benny K Harman. Dia memandang pemasangan foto itu sebagai bukti bahwa KPK sudah dimatikan Jokowi-Ma'ruf.
"Foto itu sengaja dipasang untuk memberi pesan bahwa yang mematikan KPK adalah Jokowi dan Ma'ruf," ucap Benny.
KPK dinilainya bakal menjalankan agenda Presiden, bukan agenda yang lain. Lebih dari itu, Benny juga menyampaikan opininya soal keinginan Jokowi.
"Dengan foto (Jokowi dan Ma'ruf) itu, KPK memberi pesan bahwa Jokowi-Ma'ruf yang mendapatkan dukungan rakyat di atas 60 persen itu adalah pemimpin yang ingin KPK mati. Popularitas Pak Jokowi dipakai untuk melumpuhkan KPK. Cukong senang, rakyat senang!" tegas Benny.
Simak video 'Pertama Kali! KPK Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf Saat Jumpa Pers':
Selanjutnya, PKS, PPP, Gerindra:
Nasir Djamil (PKS)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut pemasangan foto tersebut sudah benar. Hanya pengadilan yang tidak boleh memajang foto Presiden-Wakil Presiden. Tapi KPK dinilainya tidak seperti pengadilan.
"Karena KPK adalah rumpun eksekutif dan bertanggung jawab kepada presiden dan masyarakat. Maka sudah benar soal pemasangan foto Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai latar belakang," kata Nasir saat dihubungi detikcom.
 Nasir Djamil Foto: Ari Saputra |
Arsul Sani (PPP)
Anggota Komisi III DPR dari PPP, Arsul Sani, menyebut pemasangan foto Jokowi-Ma'ruf itu sudah benar, bahkan seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Maknanya, KPK berada di bawah pemerintahan.
"Pemasangan foto tersebut dalam kapasitas sebagai Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Pemerintahan, sehingga tidak bisa kemudian ditafsiri bahwa KPK di bawah Pemerintah," kata Arsul.
 Arsul Sani (Dok. MPR) |
Habiburokhman (Gerindra)
Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai pemasangan foto tersebut wajar-wajar saja, soalnya KPK masuk dalam rumpun eksekutif. Pemasangan foto itu juga tidak menganggu independensi KPK.
"Pemasangan gambar tersebut sama sekali tidak mengganggu independensi KPK. Buktinya KPK periode ini sudah menangkap banyak pejabat tinggi pemerintahan," tutur Habiburokhman.
 Habiburokhman (Mindra Purnomo/detikcom) |
Dia meminta agar masyarakat tidak berburuk sangka. Serta meminta agar tidak dikaitkan dengan persoalan tes wawasan kebangsaan.
"Jangan berburuk sangkalah, jangan mengkaitkan aturan dengan asumsi politik," katanya.
