Satgas: Kegiatan Selain Mudik di Kawasan Aglomerasi Tanpa Penyekatan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 07:48 WIB
eorang seniman melukis mural di kolong Tol Wiyoto Wiyono, Jakarta Timur, Rabu (2/12/2020). Nantinya akan ada 100 tiang TOL yang akan dimural dengan gambar protokol kesehatan.
Kolong Tol Wiyoto Wiyono, Jakarta Timur (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah mengumumkan mudik lokal di kawasan aglomerasi dilarang. Kegiatan nonmudik di kawasan tersebut tetap beroperasi tanpa penyekatan.

"Namun kegiatan selain mudik di suatu wilayah kabupaten/kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apa pun, demi melancarkan kegiatan sosial-ekonomi daerah," ujar juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Kamis (6/5/2021).

Wiku meminta masyarakat memahami kebijakan pelarangan mudik yang telah disosialisasikan sebelumnya. Secara tegas, lanjut Wiku, pemerintah melarang kegiatan mudik Lebaran, apa pun bentuknya, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi.

"Tujuannya mencegah secara maksimal terjadinya interaksi fisik yang menjadi cara virus bertransmisi dari satu orang ke orang lainnya," paparnya.

Terkait kegiatan di sektor-sektor esensial tersebut, masyarakat diminta tak khawatir karena sudah ada peraturan yang diatur dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kabupaten/kota maupun PKKM mikro. Sehingga sudah ada aturan terkait kapasitas maupun jam operasionalnya.

Wilayah-wilayah aglomerasi yang dimaksud antara lain di Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros. Lalu Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. Kemudian Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

Bandung Raya juga termasuk kawasan aglomerasi. Kemudian wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Selanjutnya Semarang, Kendal dan Purwodadi serta yang masuk Solo Raya. Serta di DI Yogyakarta yang masuk dalam wilayah Yogyakarta Raya.

Masyarakat diimbau tetap mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Wiku mengingatkan bagi yang nekat melakukan perjalanan tanpa surat hasil negatif COVID-19 dan maupun surat izin pelaku perjalanan.

Wiku menyebut aparat berwenang memberi sanksi terhadap pelanggaran. Kendaraan travel gelap (pelat hitam) akan ditahan kendaraannya selama masa peniadaan mudik oleh Polri dan penumpang dikembalikan ke daerah asal. Sementara itu, penyalahgunaan angkutan barang untuk mudik dijatuhi sanksi berupa penyitaan kendaraan oleh Polri dan pemberian sanksi berupa denda.

Lalu operator angkutan umum ataupun badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) akan disanksi dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan dilarang beroperasi selama periode Idul Fitri.

"Bagi siapa pun yang berani melanggar kebijakan ini, harus siap dengan konsekuensinya," tegas Wiku.

(idn/mae)