Penyuap Nurdin Abdullah Segera Diadili

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 15:24 WIB
Tersangka korupsi, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto menuju mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/3/2021) usai menjalani pemeriksaan Agung Sucipto disangka menyuap Nurdin Abdullah, saat itu Gubernur aktif Sulawesi Selatan untuk memperoleh proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel. Uang suap diberikan melalui tersangka Edy Rahmat yang sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah.
Agung Sucipto saat di Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Makassar -

KPK telah melimpahkan berkas perkara pengusaha penyuap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Agung akan segera diadili.

"Rabu (5/5) Jaksa KPK Zainal Abidin, telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa AS (Agung Sucipto) ke PN Tipikor Makassar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

Saat ini penahanan Agung telah menjadi kewenangan dari PN Tipikor Makassar. Sementara itu, KPK masih menunggu penetapan majelis hakim terkait jadwal sidang untuk Agung.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan memimpin persidangan dengan agenda sidang pertama adalah pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

Terdakwa Agung Sucipto didakwa dengan dakwaan, pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua, Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Agung Sucipto diserahkan KPK ke jaksa penuntut umum (JPU) dan dipindah ke Lapas Kelas I Makassar.

"Tim Penyidik melaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) kepada Tim JPU dengan Tsk AS (Agung Sucipto)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (27/4).

Agung beserta barang bukti suap diserahkan ke JPU pada Senin (26/4) lalu. Berkas perkara Agung telah dinyatakan lengkap (P21) sesuai dengan hasil penelitian Tim JPU.

"Penahanan selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung mulai 26 April 2021 sampai dengan 15 Mei 2021," katanya.

"Untuk tempat penitipan penahanan, hari ini Tsk AS langsung di pindahkan ke Lapas Klas I Makassar," lanjutnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2