Kemenhub Catat Kenaikan Arus Transportasi 15% di H-3 Larangan Mudik

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 14:32 WIB
Kendaraan dari Jakarta mengarah ke Merak terpantau padat merayap saat melewati di Gerbang Tol Cikupa, Banten, Kamis (5/5/2021). Kondisi ini bertepatan dengan Hari pertama pembatasan kendaraan mudik 2021.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Staf Khusus Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang juga Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melaporkan ada kenaikan arus transportasi di 3 hari terakhir masa pengetatan pramudik. Namun Adita memastikan kenaikan yang terjadi di periode tersebut tidak terlalu signifikan.

Adita memaparkan laporan yang pihaknya terima dari operator transportasi udara, laut, dan juga kereta api. Laporan tersebut menyebutkan ada peningkatan arus transportasi di 3 hari terakhir masa pengetatan, namun tidak setinggi yang diprediksi yaitu 10-15%.

"Sementara kendaraan yang keluar secara akumulatif sesuai prediksi itu angkanya 150-an ribu. Ini laporan juga dari Jasa Marga yang melewati tol," ungkap Adita dalam Talkshow 'Tunda Mudik, Selamatkan Keluarga di Kampung' yang disiarkan langsung di YouTube BNPB, Kamis (6/5/2021).

Wanita yang akrab disata Dita itu mengatakan Kemenhub akan fokus di masa peniadaan mudik yang berlaku sejak hari ini. Di masa ini, akan dilakukan screening oleh petugas di lapangan, khususnya oleh pihak kepolisian yang saat ini tengah melakukan penyekatan di sejumlah titik.

"Kami juga mendapatkan laporan, sudah cukup banyak penindakan yang dilakukan. Artinya apa? Masih tetap saja, ada masyarakat yang ingin mudik walau sudah kita berikan sosialisasi tentang dampaknya," tutur Dita.

Bila ditemukan masyarakat yang masih nekat ingin melakukan mudik, sanksi-sanksi yang berlaku sudah siap menjerat. Adapun untuk sanksi paling ringan adalah kendaraan yang ingin melakukan mudik terpaksa harus putar balik.

"Sementara untuk kendaraan umum yang tidak punya izin atau tidak resmi mengangkut penumpang yang ternyata tidak memenuhi syarat itu juga sama. Itu terpaksa harus diputar balik," jelas Dita.

Ia berpesan masyarakat yang masuk ke dalam pengecualian atau boleh melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia juga meminta para petugas dan operator transportasi mengingatkan pelaku perjalanan tetap menerapkan protokol.

"Sampai di daerah, pemerintah daerah juga harus melakukan penanganan. Termasuk apabila dibutuhkan karantina, melakukan tracing dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini kita terus melakukan komunikasi, juga pengendalian dan pengawasan di lapangan," imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan koordinasi peniadaan mudik dengan kementerian/lembaga sudah dilakukan 1 setengah bulan sebelum bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak terkait berada di satu pemahaman yang sama.

"Mengingat pembelajaran di tahun lalu, setiap kali liburan termasuk Idul Fitri selalu meningkatkan kasus dalam jumlah yang cukup tinggi, bahkan bisa lebih dari 100%. Maka dari itu kita lihat, waktu yang paling critical untuk mudik kali ini 6-17 Mei, maka daripada itu kita atur peniadaan mudik pada tanggal tersebut," tandasnya.

(prf/ega)