.webp)
Kubu Moeldoko menyiapkan strategi ala panglima menghadapi Partai Demokrat (PD) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah gugatan mereka gugur di pengadilan. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyindir Moeldoko jika seorang jenderal kesatria memilih jalan harakiri.
"Biasanya jenderal kesatria pilihannya itu (harakiri)," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).
Menurut Andi Arief, Moeldoko seharusnya memilih jalan harakiri. Kenapa Andi Arief mengaitkan Moeldoko dengan harakiri? Sebab, harakiri disebutnya bisa menjadi jalan untuk menutup rasa malu Moeldoko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Jepang, jurus terakhirnya ya harakiri. Menutup rasa malu," ujar Andi Arief.
Apakah menurut Andi Arief sepatutnya Moeldoko malu? Menurut Andi Arief, seharusnya Moeldoko malu dengan jalan yang telah dipilihnya menyangkut Partai Demokrat.
Harakiri adalah bentuk ritual bunuh diri di Jepang yang dilakukan oleh samurai dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus. Cara ini untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas atau kesalahan.
"Harakiri itu tradisi bunuh diri bagi mereka yg malu karena gagal/kalah bertarung," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Kubu Moeldoko sebelumnya mengaku memiliki strategi ala panglima usai gugatan terkait AD/ART Partai Demokrat ditolak PN Jakpus. Strategi itu diklaim menunjukkan keunggulan panglima purnawirawan Moeldoko unggul 4-1 dari mayor Agus Harimurti Yudhoyono.
"Kalau melihat hasil yang sudah berlalu, skor sementara 4-1. Kemenangan masih di tangan Pak Moeldoko dengan nilai 4 dan nilai 1 untuk AHY," kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, saat dihubungi, Kamis (6/5).
Rahmad enggan menjelaskan strategi apa yang digunakan sehingga Moeldoko bisa unggul 4-1 dari AHY. Namun dia mengungkap keunggulan Moeldoko atas AHY.
"Nilai 4 untuk Pak Moeldoko didapat dari poin: pertama masyarakat jadi sadar bahwa Pak Moeldoko ternyata telah difitnah, dituduh dan dibully SBY, AHY dan kroni kroninya. Buktinya, Pak Moeldoko tidak pernah melibatkan pemerintah dan menyalah gunakan jabatannya di KSP. Pemerintah dan penegak hukum netral terkait kasus Demokrat," ucap Rahmad.
