Bantu SDGs di Indonesia, Bamsoet Dorong Peran Korporasi Lewat CSR

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 12:43 WIB
Bamsoet & Jokowi
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan diperlukan peran beberapa pihak agar Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia dan negara dunia lainnya terwujud di 2030. Selain keberpihakan pemerintah melalui berbagai kebijakan, Bamsoet menilai peran korporasi juga diperlukan untuk mewujudkan target para pemimpin dunia di Markas Besar PBB 25 September 2015 lalu.

"Pada tahun 2020, peringkat SDGs Indonesia berada di posisi ke-101 dari 166 negara dunia. Tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand (peringkat 41), Malaysia (peringkat 60), maupun Filipina (peringkat 99)," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Usai menerima jajaran Corporate Forum for Community Development (CFCD), hari ini, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan untuk mencapaian SDGs di Indonesia, ia mendukung rencana penyelenggaraan penghargaan Indonesia SDGs Award 2021.

Kegiatan ini rencananya akan digelar pada Agustus 2021, melalui kerja sama CFCD dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Ia pun mengungkapkan seperti yang tertera pada Pasal 74 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan menjalankan CSR. Ini penting bagi korporasi agar tidak memandang CSR sebagai beban, melainkan sebagai wujud memperkuat kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

"Sehingga bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, meringankan beban pembangunan pemerintah, serta memperkuat investasi sosial dan ekonomi perusahaan yang bersangkutan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, potensi pemanfaatan dana CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN sangat besar. Per tahun bisa mencapai lebih Rp 10 triliun. Tantangannya berada pada kesadaran perusahaan dan juga peran pemerintah daerah hingga pusat mendorong perusahaan menjalankan kewajiban CSR.

"Serta penyaluran CSR agar tepat sasaran dan tepat guna. Sesuai standar International Organization for Standardization (ISO) 26000: Guidance Standard on Social Responsibility, yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab Social Responsibility mencakup tujuh isu pokok. Yaitu pengembangan masyarakat, Konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan," tandas Bamsoet.

(prf/ega)