Larangan Mudik 2021, Ini Aturan Surat Keterangan Bebas COVID untuk Wara-wiri

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 10:24 WIB
Calon penumpang mengantre untuk melaksanakan tes GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (26/4/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan baru terkait pengetatan syarat berlaku hasil tes COVID-19 untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan mewajibkan mereka untuk menunjukkan hasil negatif RT-PCR/rapid test antigen dengan sampel yang diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 sebelum keberangkatan di bandara, pelabuhan, stasiun maupun rest area.
Antrean untuk surat keterangan bebas COVID di stasiun (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Surat keterangan bebas COVID menjadi salah satu syarat yang diatur bagi para pelaku perjalanan yang akan bepergian di masa larangan mudik 2021. Diketahui pemerintah melarang masyarakat bepergian ke luar kota pada 6-17 Mei 2021.

Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Lantas apa saja ketentuan surat keterangan bebas COVID yang diatur? Berikut ulasannya.

Jangka Waktu Pemberlakuan Surat

Sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021, surat keterangan bebas COVID bisa diperoleh dari hasil PCR atau swab antigen dengan jangka waktu 2x24 jam atau 3x24 jam.

Sementara itu, dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 569 Tahun 2021, jangka waktu berlakunya surat keterangan bebas COVID diatur paling lama 1x24 jam sebelum keberangkatan.

"Pemegang SIKM selama melakukan perjalanan untuk kepentingan nonmudik harus membawa hasil PCR atau swab antigen atau GeNose yang menyatakan negatif dari COVID-19 dan sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1x24 jam sebelum keberangkatan," tulis Keputusan Gubernur DKI Nomor 569 Tahun 2021.

SIKM

Selain surat keterangan bebas COVID yang harus disediakan, seseorang yang berkepentingan nonmudik ke luar kota harus memiliki surat izin keluar masuk (SIKM).

Untuk warga DKI Jakarta, SIKM bisa diurus melalui aplikasi JakEvo dengan sejumlah syarat, yakni:
- orang yang hendak mengunjungi keluarga sakit
- kunjungan duka anggota keluarga meninggal
- ibu hamil/bersalin
- pendamping ibu hamil
- pendamping persalinan maksimal 2 orang

Cara mendapat SIKM:
- akses situs web: jakevo.jakarta.go.id, unggah KTP, surat keterangan, surat pernyataan bermeterai Rp 10 ribu
- verifikasi berkas UP PMTPSP Kelurahan
- tanda tangan elektronik SIKM oleh lurah
- Pemohon mengunduh SIKM di situs web: jakevo.jakarta.go.id

Jangan Dipalsukan

Polri mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat dokumen bagi warga yang bepergian dengan alasan keperluan nonmudik. Ditegaskan bahwa akan ada jeratan hukum jika terbukti memalsukan sejumlah dokumen yang disyaratkan.

"Kita akan cek. (Sanksi) pidana kalau ada dokumen palsu," kata Kakorlantas Irjen Istiono setelah menghadiri apel gelar pasukan Operasi Ketupat di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Sejumlah warga yang terpaksa mudik karena urusan kedukaan harus membawa bukti keterangan dari kepala desa hingga surat keterangan bebas COVID-19. Istiono mengatakan, jika surat keterangan tersebut benar, pihaknya akan mengizinkan warga melanjutkan perjalanan mudik.

Simak video 'Kendaraan Dari Jakarta Menuju GT Cikupa Tersendat 3 Km':

[Gambas:Video 20detik]



(izt/imk)