Wakil Ketua MPR: Ujung Tombak Pembangunan Itu Ada di Desa

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 17:36 WIB
Fadel Muhammad
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung program Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) untuk kemajuan desa. Menurutnya, keberadaan organisasi ini merupakan tahapan menuju Good Governance Desa yang sudah dicanangkan sejak beberapa waktu lalu sebagai kunci utama pembangunan desa.

"Kalau melihat ini maka kita harus mengacu pada awal mula lahirnya peraturan menyangkut desa yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," ujar Fadel dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Hal ini dia ungkapkan usai menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Ruang Pimpinan MPR RI pada Selasa (4/5) kemarin.

Fadel memberi tekanan khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurutnya, menyangkut undang-undang ini pihaknya ikut terlibat dalam mempersiapkannya. Ia menilai Dana Desa lahir antara lain karena pengalamannya menjadi Gubernur Gorontalo.

"Saya merasakan bahwa ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Tetapi ujung tombak ini tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah secara keseluruhan. Maka saya berkeras dan berpendapat bahwa kita perlu mengatur adanya dana desa," tuturnya.

Menurutnya, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di-transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Karena kita ingin perdayaan masyarakat itu yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada perdayaan masyarakat, tidak ada guna kita menyelenggarakan pemerintahan desa," ungkapnya.

Oleh karena itu, Fadel berharap saat rakernas PABPDSI nanti ada pembahasan khusus mengenai pemberdayaan masyarakat desa sehingga keberadaan pemerintahan desa lebih bermanfaat dan terasa keberadaannya bagi kepentingan rakyat.

(mul/mpr)