Menhub: Tindak Travel Gelap yang Berpelat Hitam!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 14:40 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pemerintah terus melakukan pengetatan agar warga tak mudik pada Lebaran tahun ini. Budi mengarahkan kendaraan travel gelap yang membawa pemudik ditindak.

Budi mulanya memaparkan isu mengenai mudik Lebaran 2021. Menjelang larangan mudik pada 6 Mei besok, Budi menyebut banyak warga yang telah melakukan mudik.

"Kita identifikasi yaitu pertama kali adalah mereka melakukan mudik lebih awal. Nah, ini masih sampai besok seyogianya masyarakat tidak melakukan itu. Dan para petugas melakukan suatu pengetatan yang intensif," kata Budi Karya dalam siaran YouTube Forum Merdeka Barat 9, Rabu (5/5/2021).

Budi juga menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Tanah Air. Dia meminta agar karantina dan isolasi benar-benar dilakukan.

"Kita juga tahu isu yang kedua adalah banyak pekerja migran Indonesia dari Malaysia, Singapura, Hong Kong yang pulang ke Indonesia. Nah, ini dibutuhkan sesuatu pengetatan yang sesuai dengan ketentuan. Saudara-saudara kita itu harus melakukan PCR, setelah itu ada isolasi karantina selama 4 hari, di-PCR lagi, baru bisa melakukan kegiatan atau melakukan perjalanan berikutnya. Pemulangan imigran dari India dan China tentu kita harapkan berjalan dengan baik," tuturnya.

"Kita akan melakukan koordinasi dengan Kemenlu dengan para pemda di daerah Kepri, Riau, Medan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara ini kita lakukan koordinasi intensif karena di sini ada pergerakan PMI dan kita kana melakukan protokol dan melakukan PCR dua kali kepada mereka," lanjutnya.

Terkait dengan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi mudik, Budi meminta agar memperhatikan aturan PPKM mikro. Walaupun mudik lokal itu diizinkan, Budi mengarahkan agar melakukan pengetatan.

"Kita juga harus mengantisipasi karena kita memperbolehkan perjalanan di aglomerasi, seperti di Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Makassar Raya, Medan Raya, tetapi memang harus dilaksanakan dengan PPKM mikro. Artinya pemda melakukan suatu upaya yang detail. Perjalanan aglomerasi, walaupun diperbolehkan, harus dilakukan satu pengetatan dengan PPKM mikro," jelas dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2