Ini Daftar Pasal di UU KPK yang Diubah MK

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 11:59 WIB
Ada pemandangan menarik seusai sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. Tim hukum Jokowi-Prabowo nampak berfoto bersama untuk cairkan suasana. Penasara? Yuk, lihat.
Sidang Mahkamah Konstitusi (Antara Foto/Galih Pradipta)
Jakarta -

Sejumlah permohonan uji materi terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagian besar MK menolak, tetapi ada pula pasal yang diubah. Apa saja?

Total ada 7 permohonan uji materi UU KPK yang masing-masing diajukan oleh Wiwin Taswin dkk, Gregorius Yonathan Deowikaputra, Fathul Wahid dan Abdul Jamil dkk, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung, Jovi Andrea Bachtiar, Ricardo Putra, Leonardo Satrio Wicaksono dkk, Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang dkk. Namun semua permohonan itu ditolak kecuali permohonan Fathul Wahid dan Abdul Jamil meski hanya sebagian.

Fathul Wahid merupakan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. MK mengabulkan sebagian permohonannya dalam uji materi UU KPK.

"Dalam pengujian materiil: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan putusan, yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5/2021).

Setidaknya, seusai putusan MK itu, UU KPK mengalami sejumlah perubahan. Berikut ini daftar pasal yang diubah tersebut:

1. Kata 'Pencegahan' Dihapus

Pasal 1 Angka 3 UU KPK awalnya berbunyi:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini

Diubah menjadi:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Dalam pertimbangannya, MK menilai kata 'pencegahan' yang dapat mereduksi makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi 'penindakan' dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian, kata 'pencegahan' yang dimaktubkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan itu sendiri.

2. Izin Sadap, Geledah, Sita dari Dewas Dihapus

Pasal-pasal dalam UU KPK yang menyebutkan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dari Dewas dihapus MK.

Sebelumnya, hal itu diatur pada Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf b, dan Pasal 47 ayat 2 di UU KPK yang isinya:

Pasal 12B

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1, dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 37B ayat 1 huruf b

1. Dewan Pengawas bertugas:
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Pasal 47 ayat 2
Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

MK menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf b, dan Pasal 47 ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Pemberitahuan soal Penyadapan ke Dewas

Pasal 12C ayat (2) UU KPK diubah frasa "dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas", yang semula berbunyi:

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Diubah menjadi:

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

4. Jangka Waktu SP3 2 Tahun Setelah SPDP

Pasal 40 ayat (1) UU KPK, MK menambah ketentuan frasa "tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun" , dari yang sebelumnya berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Diubah menjadi:
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

5. SP3 Hanya Diberitahukan ke Dewas 14 hari setelah dikeluarkan.

Pasal 40 ayat (2) UU KPK. MK mengubah frasa "harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu, dari semula berbunyi:

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Diubah menjadi:
Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

6. KPK Hanya Beritahukan Penggeledahan dan Penyitaan tak perlu izin Dewas

Pasal 47 ayat (1) UU KPK. MK mengubah frasa 'atas izin tertulis dari Dewan Pengawas', yang semula berbunyi:

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Diubah menjadi:
Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Tonton Video: Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK

[Gambas:Video 20detik]

(yld/dhn)