.webp)
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta sosialisi agar tak mudik digencarkan setiap detik. Dia menekankan lebih baik lelah di awal daripada terjadi lonjakan kasus Corona.
"Jadi pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis, dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi dan tidak boleh ada satu pun pejabat pemerintah yang berbeda narasinya," kata Doni Monardo dalam siaran YouTube Forum Merdeka Barat 9, Rabu (5/5/2021).
"Oleh karenanya, bagaimana kita harus melakukan hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Lebih baik hari ini kita lelah, kita dianggap cerewet daripada korban COVID berderet-deret," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak ada pilihan selain larangan mudik, kata Doni. Dia mengungkap masih ada 18 juta warga yang nekat mudik, sehingga harus ada kerja keras agar mereka tak pulang ke kampung halaman pada Lebaran ini.
"Karena sudah tidak ada pilihan lain, karena masyarakat yang ingin mudik pun masih ada 7 persen yang masih nekat, 7 persen dari jumlah penduduk kita sangat besar, 18,9 juta orang. Tugas kita adalah mengurangi angka ini sekecil mungkin," kata dia.
Kepala BNPB itu meminta semua jajaran pemerintah mengingatkan warga agar tak mudik. Warga, menurut Doni, harus bersabar dan menahan diri.
"Oleh karenanya, sekali lagi seluruh pihak, baik di pusat, di daerah, sampai di tingkat desa dan kelurahan, mari bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat kita jangan mudik. Mari bersabar menahan diri, karena kalau ini kita biarkan maka sangat pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar ke kampung halaman," jelas Doni.
Doni menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Begitu juga ketersediaan dokter dan perawat.
"Dan si setiap daerah belum tentu ada rumah sakit yang memadai, belum tentu ada dokter yang merawat, akibatnya mereka yang terpapar COVID bisa menjadi fatal, bisa mengakibatkan kematian, dan banyak daerah mengalami peristiwa seperti itu pada tahun lalu," kata Doni.
Berdasarkan data satu tahun terakhir, Doni menekankan bahwa senantiasa terjadi lonjakan kasus setiap libur panjang. Kasus kematian, lanjutnya, juga terjadi peningkatan yang signifikan.
"Keputusan pemerintah untuk melarang mudik ini bukan hanya tepat, tapi sangat tepat berkaca pada perjalan kita sudah setahun lebih menghadapi Covid pasti akan diikuti dengan kenaikan kasus aktif dan juga akan diikuti dengan bertambahnya angka kematian," tutur Doni.
"Mulai dari Lebaran Idul Fitri tahun lalu, liburan Agustus, kemudian sampai dengan Natal dan tahun baru. Variasi angkanya antara 46 persen untuk angka kematian sampai dengan 75 persen," lanjutnya.
Lonjakan kasus itu berimbas pada ketersediaan ruang perawatan. Doni menyebut pada lonjakan kasus di Januari lalu, ada provinsi yang harus membawa pasien ke daerah lain.
"Demikian juga untuk kasus aktifnya dari posisi sekitar 70-an persen sampai dengan 119 persen. Jadi sangat tinggi sekali. Setiap habis libur panjang diikuti dengan kenaikan kasus aktif, bertambahnya jumlah pasien di rumah sakit, ruang perawatan ICU, isolasi lebih dari 80 persen. Bahkan pada periode Januari awal tahun beberapa provinsi mencapai lebih dari 100 persen sehingga pasien harus dibawa ke luar provinsi," tegasnya.
