Spotlight

Membedah Pertarungan Internal KPK di Balik Tes ASN Kontroversial

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 16:12 WIB

Kala Pertanyaan Tes Pegawai KPK Disoal

Saat mendengar kabar ini, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW merasa gusar. Menurut BW, tes alih status sebagai ASN tersebut absurd.

BW mulanya mengatakan adanya siasat untuk melumpuhkan KPK. Siasat tersebut, menurut dia, berasal dari kawanan kuasa kegelapan yang bersekutu dengan koruptor. BW tak menjelaskan dengan gamblang siapa kawanan kuasa kegelapan yang dimaksud.

"Ada siasat yang tak pernah jeda, begitu khusyuk, kawanan kuasa kegelapan bersekutu dng koruptor & jaringannya terus menggempur KPK. Tak hanya itu, kekuatan tanpa batas itu, berupaya untuk 'melumat', melumpuhkan dan bahkan meluluh-lantakkan KPK," kata BW dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

BW menduga siasat melumpuhkan KPK itu, salah satunya dengan merekrut orang-orang bermasalah. Selain itu, dengan menundukkan sikap kritis pegawai KPK yang berintegritas memberantas korupsi.

"Salah satu siasat itu, diduga, tak hanya merekrut sebagian orang yang punya masalah karena punya watak nir-integritas saja, tapi juga menundukkan sikap kritis insan KPK yang senantiasa menjaga izzah integritasnya atas indikasi tindakan nyeleneh & otoriter dr kekuasaan yang acapkali permisif atas sikap & perilaku koruptif & kolusif," tuturnya.

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga siasat itu sebagai cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

"ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (5/4/2021).

"Betapa tidak, sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu telah terlihat secara jelas dan runtut, mulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru, ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan," ungkapnya.

ICW juga menduga upaya pelemahan KPK itu tak lepas dari peran Presiden Jokowi dan DPR. Hal itu buntut dari revisi UU KPK dengan memasukkan aturan alih status pegawai menjadi ASN.

"Kondisi karut-marut ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI," ujarnya.

Tak hanya itu, dugaan upaya pelemahan KPK ini juga buntut dari kebijakan Komisioner KPK yang mengesahkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memasukkan asesmen tes wawasan kebangsaan. ICW menduga kejadian pemecatan terhadap pegawai berintegritas menambah satu masalah usai dilakukannya revisi UU KPK.

"Praktik buruk ini sebenarnya kian melengkapi wajah suram KPK di bawah komando Firli Bahuri. Mulai dari ketidakmauan memboyong Harun Masiku ke proses hukum, menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bansos, melindungi saksi perkara suap benih lobster, membocorkan informasi penggeledahan, sampai pada akhirnya melucuti satu per satu penggawa KPK," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum YLBHI, Asfinawati. Asfinawati mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam tes alih status ASN yang disebut menggagalkan para pegawai senior KPK. Menurutnya, pertanyaan dalam tes tersebut harus dibuat transparan.

"Harus ada transparansi pertanyaan-pertanyaan wawancara menjadi ASN. Apakah tendensius melemahkan WP (wadah pegawai KPK) atau orang-orang yang kritis. Kita masih ingat seleksi pegawai negeri zaman Orba. Karena tafsir terhadap wawasan kebangsaan bisa macam-macam," kata Asfinawati kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).

Dia lantas menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan bentuknya juga bisa soal menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Mereka yang tidak menyetor LHKPN ya tidak punya wawasan kebangsaan," ungkapnya.

Namun, dia mempertanyakan bahwa pegawai KPK senior bisa dipecat karena tak lulus dalam tes tersebut. Menurutnya, tidak lulus ujian tes dan pemecatan bukan sesuatu yang otomatis.

"Benarkah kalau mereka tidak lulus ujian bisa dipecat. Itu bukan suatu yang otomatis," tuturnya.

Halaman

(rdp/imk)