Mudik Dilarang, Polda Metro Gelar Operasi Ketupat 6-17 Mei

Rahmat Fathan - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 13:44 WIB
Gedung Polda Metro Jaya
Gedung Polda Metro Jaya (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah memberlakukan aturan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk mencegah lonjakan COVID-19. Sejalan dengan pelarangan mudik tersebut, Polda Metro Jaya menggelar operasi terpusat 'Ketupat Jaya 2021'.

Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas Operasi Ketupat Jaya. Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, hingga Kasdam Jaya Brigjen TNI M Saleh Mustafa.

"Operasi kepolisian terpusat dengan sandi Ketupat Jaya 2021 akan dilaksanakan 12 hari. Terhitung 6-17 Mei 2021," ujar Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto saat ditemui seusai rapat di Polda Metro Jaya, Selasa (4/5/2021).

Marsudianto mengatakan operasi 'Ketupat Jaya' tersebut akan melibatkan ribuan personel dari lintas instansi. Operasi rutin ini juga digelar untuk mendukung kebijakan pemerintah soal larangan mudik.

Dalam operasi 'Ketupat Jaya' ini, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 31 titik. Selain itu, Polda Metro Jaya mendirikan 77 pos pengamanan.

"Kemudian untuk kegiatannya di antaranya adalah melakukan penyekatan itu ada di 14 titik, kemudian ada check point sebanyak 17 titik. Kemudian selain itu juga disiapkan 77 pos pengamanan," ucap Marsudianto.

Dia menjelaskan, 77 pos pengamanan tersebut tersebar di beberapa titik, dari pusat rekreasi, mal, pasar, hingga pusat perekonomian lainnya. Dalam operasi ini, polisi fokus pada kebijakan larangan mudik.

"Intinya di situ adalah tetap pedoman pada prokes, agar di dalam kegiatan masyarakat ini, masyarakat tidak ada yang mudik, tetap tinggal di Jakarta. Kedua, yang masih beraktivitas berada di kota Jakarta, mereka tetap dalam kondisi yang sehat, namun juga dijamin keamanannya," kata dia.

Lebih jauh Marsudianto mengatakan rapat koordinasi tadi juga membahas terkait tempat-tempat wisata yang ada di Ibu Kota. Sebab, operasi Ketupat Jaya ini, khususnya di tempat-tempat rekreasi, akan menyesuaikan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Tadi dalam rapat lintas sektoral disampaikan, kami minta keputusan dari Dinas Pariwisata. Kalau bisa seperti tahun kemarin itu ditutup saja. Tapi kalau memang nanti dari Menteri Pariwisata mungkin punya kebijakan lain, tentunya kami akan menyesuaikan dan akan kami lakukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut," tutur dia.

Menurut Marsudianto, penyesuaian aturan itu perlu dilakukan supaya nanti apabila tempat rekreasi tetap dibuka maka tidak terjadi penumpukan pengunjung. Semisal, para calon pengunjung wisata juga dapat membeli tiket secara daring.

"Supaya tidak ada terjadi penumpukan, jadi untuk tiketnya dibeli secara online, kemudian dibatasi hanya 50 persen, toh kalau masih ada juga penumpukan kami akan lakukan penyekatan buka-tutup sementara waktu," jelasnya.

(mea/mea)