Round-Up

Urusan TikTok Ratu Entok Hina Perawat Belum Mentok

Tim detikcom - detikNews
Senin, 03 Mei 2021 23:02 WIB
DPRD Medan mempertemukan Ratu Entok dengan pengurus PPNI Medan. DPRD Medan berharap kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ratu Entok diselesaikan secara damai (Datuk Haris/detikcom)
Foto: DPRD Medan mempertemukan Ratu Entok dengan pengurus PPNI Medan. DPRD Medan berharap kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ratu Entok diselesaikan secara damai (Datuk Haris/detikcom)

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kemudian melaporkan Ratu Entok. Laporan itu bernomor STTLP/B/791/IV/2021/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 30 April 2021.

"Badan Bantuan Hukum PPNI bersama Pengurus PPNI Sumatera utara didampingi perwakilan ketua DPD PPNI kabupaten/kota melaporkan si Ratu Entok alias Irfan Satria Putra ke Polda Sumatera utara," kata Ketua PPNI Sumut, Mahsur Al Hazkiyani, Jumat (30/4/2021).

Mahsur mengatakan posting-an yang dibuat Ratu Entok dinilai menyebarkan ujaran kebencian kepada perawat. Ratu Entok dalam video disebut menyamakan perawat dengan tong sampah.

Ratu Entok vs PPNI sampai ke telinga wakil rakyat Medan. Komisi II DPRD Kota Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan mencoba meminta mencari jalan damai.

RDP digelar di ruang rapat Komisi II, DPRD Kota Medan, Senin (3/5/2021). Dalam RDP itu, turut hadir perwakilan PPNI Medan, Ratu Entok bersama pengacaranya, serta Dinas Kominfo Medan.

Pihak PPNI menyampaikan sikapnya terhadap video yang di-posting Ratu Entok. Mereka meminta Ratu Entok mengklarifikasi soal video viral tersebut dan meminta maaf.

Kemudian, di saat RDP berlangsung, pengacara Ratu Entok yang hendak berkomentar diminta diam. Pimpinan rapat meminta pengacara diam atau bakal dikeluarkan dari ruangan.

Lalu, Ratu Entok pun menjelaskan kehadiran pengacaranya. Dia menyebut bahwa dirinya telah dilaporkan ke Polda Sumut. Maka, dia pun sudah didampingi pengacara untuk menghadapi kasus tersebut.

Anggota dewan yang baru mendengar soal adanya laporan itu mengambil sikap tidak ikut campur dalam persoalan tersebut. Mereka hanya meminta agar berdamai secara kekeluargaan.

"Untuk berdamai. Kalau sudah ada terlanjur buat laporan ke polisi. Harapan kita ya supaya agar dicabut. Melakukan perdamaian secara kekeluargaan," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari, kepada wartawan. Urusan Ratu Entok ini masih berlanjut.


(gbr/maa)