Sudadio, yang juga guru besar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), turut menceritakan bagaimana surat izin untuk Universitas Painan di Tangerang bisa muncul. Ia mengatakan perkara itu bermula dari penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua STIH Painan. Ia mendengar yayasan sedang mengurus pembuatan terbitnya SK untuk universitas.
Ketua yayasan kemudian menerima SK dari seseorang bernama Nining. Orang ini pada awalnya mengaku dari lingkungan Ditjen Dikti. Namun kedoknya terbongkar setelah diketahui SK yang diberikan ke yayasan ternyata palsu. Kepada yayasan ia mengaku sebagai konsultan.
Yayasan yang tidak tahu soal SK izin operasional palsu ternyata telah mendaftarkan SK itu ke kementerian. Sudadio, yang bertugas sebagai Plt Ketua STIH Painan, memberikan paraf dan tanda tangan pada proses dokumen pengajuan operasional.
"Dasar Dikti melaporkan saya itu adalah tanda tangan surat itu. Padahal surat itu adalah prosedur yang benar. Yang benar di sini ada dua dampak. Kalau didaftarkan artinya perguruan akan legal kalau SK-nya benar. Kalau tidak didaftarkan walau SK-nya benar tetap tidak legal. Dengan pendaftaran ini, masyarakat diuntungkan, ada penyelidikan dugaan SK palsu," kata Sudadio.
Berdasarkan keterangan ketua yayasan, Sudadio menyebut Nining bekerja bersama Ma'ruf dan Adi Wijaya. Sekali lagi, ia mengatakan orang itu datang sebagai orang dari Dikti ke STIH. Namun, begitu yayasan tahu bahwa SK yang diberikan palsu, orang itu lalu mengaku sebagai konsultan.
"Awalnya saya dengar cerita dari Pak Patwan karena saya tidak pernah terlibat ya. Katanya waktu ngomong dia mengaku orang Dikti. Yang kedua setelah ketahuan SK palsu mengaku konsultan bersama tim. Saya nggak tahu mereka-mereka itu," katanya.
Karena diketahui bahwa SK itu palsu, pihak Kementerian datang ke STIH untuk minta klarifikasi. Mereka mendesak agar Nining datang menjelaskan soal SK itu di forum.
"Waktu datang itu orang kelembagaan mendesak didatangkan Ibu Nining. Siapa yang ikut membuat SK ini? Ibu Nining menjawab, 'Saya tidak mau Pak mengatakan di forum karena kasihan sama orangnya'. Loh, kalau Ibu nggak mau, bagaimana mau menyelesaikan? Saya mau kalau empat mata. Mereka pergi empat mata ke ruangan tertentu di STIH," ujar Sudadio menceritakan percakapan antara Nining dan orang Kementerian.
Pihak Kementerian dan Nining kemudian berbincang di ruangan itu selama setengah jam. Setelah itu, pihak Kementerian dan Nining langsung pamit tanpa memberi informasi ke pihak STIH Painan dan tanpa membuat berita acara.
"Tanpa memberi tahu, tanpa ada berita acara. Apa hasil penyelidikannya ke STIH terkait dugaan SK palsu itu. Tahu-tahu terakhir Biro Hukum melaporkan. Yang terlapor saya dengan Pak Patwan," ujarnya.
Sementara itu, Kemendikbud-Ristek merespons bantahan Sudadio. Plt Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek Prof Nizam pun tidak ambil pusing dan menyerahkan jalannya proses hukum kepada pihak kepolisian.
"Prosesnya sudah kita serahkan ke kepolisian untuk didalami. Beliau tidak bersalah atau bersalah, biarlah didalami oleh kepolisian berdasarkan barang bukti yang ada," kata Nizam saat dihubungi, Sabtu (1/5/2021).
Nizam mengatakan pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti ke pihak kepolisian terkait dugaan pemalsuan izin operasional Universitas Painan, Banten, dan pencatutan nama Nadiem Makarim. Bukti-bukti tersebut, lanjutnya, akan menjadi pendukung bagi kepolisian untuk mengungkap fakta sesungguhnya dalam perkara ini.
"Kami mendapatkan bukti-bukti yang kita serahkan ke kepolisian untuk didalami lebih lanjut," pungkasnya.
(run/jbr)
