.webp)
'Tak ada angin, tak ada hujan' Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mendatangi KPK kemarin siang. Ternyata, ada hal-hal yang dilaporkan Risma ke KPK berkaitan dengan bantuan sosial (bansos).
Pantauan detikcom, Risma tiba di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 12.45 WIB, Jumat (30/4/2021). Kendaraan yang ditumpangi Risma tiba di KPK tanpa mobil pengawalan.
Setelah turun dari mobil, Risma spontan mengimbau para wartawan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) jaga jarak. Risma tampak mengenakan pakaian batik merah dengan motif corak yang senada dengan warna kerudungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Risma belum memberikan informasi perihal tujuannya menyambangi KPK. Mantan Wali Kota Surabaya itu langsung memasuki lobi gedung KPK.
 Foto: Risma tiba di KPK (Azhar-detikcom) |
Selang beberapa jam kemudian, KPK menggelar konferensi pers. Risma ikut dalam konferensi pers tersebut. Dan saat inilah Risma membeberkan hal-hal yang dilaporkan kepada KPK.
Apa yang dilaporkan? Risma melaporkan 21 juta data penerima bansos yang ganda. Ya, 21 juta data ganda.
"Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin," ujar Risma saat konferensi pers.
"Alhamdulillah April kami bisa selesaikan pernaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan," imbuhnya.
Penyempurnaan data mau tak mau harus dilakukan. Itu yang diminta Risma kepada pemerintah daerah (pemda)
Kemensos sendiri telah menerima usulan penerima bansos dari sejumlah pemda. Jumlah penerima bansos yang diusulkan berjumlah 5 juta orang. Namun itu baru beberapa daerah saja.
"Dari usulan daerah kurang-lebih 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya di kami. Namun ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan ada enam daerah itu yang kita tidak bisa leterlek sekali dengan data kependudukan, karena kondisi situasional yang secara aksebilitas sulit dan sebagainya," papar Risma.
"Karena itu, kita secara terus-menerus, termasuk data dari suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," sambung dia.
KPK pun memberi wejangan untuk Risma. Simak di halaman berikutnya.
KPK mengingatkan Kemensos selalu mengutamakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos. KPK juga meminta Kemensos memusatkan penyaluran bansos di satu dirjen untuk menghindari tumpang tindih.
"Di Kemensos selain DTKS ada data PKH, dan data Raskin itu dipegang masing-masing dirjen, karena dirjen ada PKH dan BST itu ya. Kita minta itu supaya disatukan, karena jangan-jangan orangnya (penerima bansos) sama ketika data itu," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
"Jangan sampai bantuan tumpang tindih, tidak tertutup kemungkinan ada data, nggak ada penerimaannya juga, syukur-syukur kalau sampai (bantuan) tapi kalau data ganda yang satu kemudian disalahgunakan itu potensi terjadi kecurangan," imbuhnya.
KPK sendiri akan menertibkan DTKS dengan sistem baru. Harapannya, dengan sistem barus tersebut data bansos bisa lebih akurat.
"Kita akan tertibkan DTKS, sehingga ke depan betul-betul data akurat, dan penyaluran bansos lebih akurat, dan apalagi kalau nanti sudah tersistem bantuan bersifat tunai itu langsung transfer, sehingga sangat kurangi penyimpangan, atau salah sasaran dalam penyaluran bansos," sebut Alexander.
