Pemprov DKI Akan Berlakukan SIKM, Ini Prosedur Pembuatannya

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 17:35 WIB
Ditlantas Polda Metro Jaya perketat pemeriksaan SIKM Jakarta bagi pemudik yang hendak kembali ke Ibu Kota. Pemeriksaan itu salah satunya dilakukan di perbatasan
Warga yang keluar-masuk Jakarta harus punya SIKM (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta segera menerbitkan keputusan gubernur (kepgub) yang mengatur teknis serta persyaratan surat izin keluar masuk (SIKM) selama larangan mudik Lebaran mendatang. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan pengajuan SIKM itu dilakukan secara daring melalui aplikasi Jakevo.

"Jadi pemohon mengajukan melalui Jakevo secara daring tentunya dengan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan," kata Syafrin saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Pemohon harus melengkapi administrasi, termasuk bukti kepentingan mendesak. Misalnya, jika ingin menjenguk kerabat sakit, pemohon harus melampirkan surat keterangan sakit dari rumah sakit yang bersangkutan.

"Contoh ada kedukaan ada surat keterangan kematian dari asal, kemudian misalnya ada orang sakit di kampung, ada surat keterangan sakit dari RS setempat. itu dokumen yang dilampirkan beserta KTP pemohon," ujar Syafrin.

Syafrin menyebut permohonan bisa diurus mulai pekan depan. Seluruh proses verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.

"Minggu depan setelah terbit keputusan gubernur kami akan sosialisasikan masif. Tentu melalui rekan-rekan media juga, media sosial dan kanal-kanal Pemprov DKI," ucapnya.

"Setelah diproses, datanya terverifikasi dengan baik maka itu langsung ditandatangani oleh lurah setempat," sambungnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan warga yang hendak ke luar kota harus memiliki surat keluar-masuk (SIKM) pada masa pelarangan mudik. SIKM itu wajib dimiliki bagi pekerja informal dan masyarakat umum.

"Untuk SIKM hanya berlaku bagi pekerja informal dan masyarakat umum," kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Sementara itu, aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta hanya perlu membawa surat dinas dari kantor masing-masing apabila hendak ke luar kota. Syafrin mengatakan kebijakan SIKM itu berbeda dari tahun sebelumnya.

"Sementara bagi aparatur sipil negara dan karyawan swasta berlaku surat tugas dari tempat kerja masing-masing," ujarnya.

Lihat Video: Aturan SIKM Selama Larangan Mudik Lebaran 2021

[Gambas:Video 20detik]



(eva/eva)